Sitaro, KOMENTAR NEWS Kabar kurang sedap kembali menghantam Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro (SITARO).
Hal ini diduga dipicu oleh kinerja salah seorang kepala seksi yang disebut-sebut kerap menyulitkan guru.
“Selain sulit untuk ditemui, dia (Oknum Kepala Seksi) juga sulit untuk dihubungi. Termasuk, enggan merespons ketika dihubungi,” ungkap salah satu guru yang meminta namanya tak dipublis, Selasa (10/3/2026).
Tragisnya lagi, selain mengemban tanggungjawab sebagai kepala seksi, ia juga memegang jabatan strategis yakni operator kabupaten.
“Sebagai operator kabupaten, harusnya beliau bisa dikomunikasikan kapan saja, mengingat beliau punya peran strategis yakni penghubung antara daerah dengan pusat,” sorotnya.
“Belum lagi saat kami butuh penjelasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan Tupoksinya sebagai operator, kami selalu kesulitan,” tambahnya sembari menyindir masih lebih mudah menghubungi Bupati ketimbang oknum Kepala Seksi tersebut.
Ironisnya, bersamaan dengan momentum munculnya keluhan ini, mencuat kabar jika Indeks Pelayanan Publik di instansi yang kini dipimpin Zelnie Mandak itu turun dibanding tahun sebelumnya.
Kondisi ini disebut-sebut jadi bukti kuat bahwa ada oknum pejabat di OPD tersebut yang memang berkinerja buruk.
Menyikapi hal ini, Ketua LSM HARIMAU Kabupaten SITARO, Ivon Bawotong, angkat bicara. Menurut dia, apa yang dikeluhkan oleh para “Oemar Bakrie” di negeri 47 pulau ini harusnya jangan terjadi, mengingat Dinas Dikpora memiliki peran krusial dalam menentukan arah masa depan daerah.
“Saya khawatir ketika ada oknum pejabat yang bermasa bodoh dengan tugas dan tanggung jawabnya, itu akan ikut memberi dampak terhadap kinerja para guru. Bayangkan, saat mereka (Para guru) butuh arahan, kemudian oknum pejabat ini tidak bisa dihubungi, apa jadinya?” sorot Bawotong.
“Ini fatal, dan saya minta pimpinan OPD harus bersikap tegas,” sambungnya.
Jika tidak, lanjut dia, maka ini akan semakin mencoreng kinerja Dinas Dikpora, apalagi hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik di instansi ini juga terbilang buruk.
“Kadis harus bertanggung jawab terhadap masalah ini, jangan sampai ujung-ujungnya akan berdampak pada munculnya opini liar yang kemudian mencatut-catut nama pimpinan daerah,” kunci Ko Ateng, sapaan akrabnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dikpora SITARO, Zelni Mandak, ketika dikonfirmasi via telepon, menampik soal kinerja salah satu bawahannya yang dikeluhkan. Menurut dia, apa yang dikeluhkan para guru tidak tepat sasaran.
“Sudah dua minggu ini Pak Sudirman ada tugas khusus di Jakarta, jadi kalau beliau tidak merespons panggilan (telepon), itu karena beliau bisa saja sedang sibuk,” kilah Mandak.
Ia juga mengaku telah mengetahui adanya keluhan tersebut dan sudah mengambil langkah-langkah perbaikan, termasuk soal hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik yang turun nilainya.
“Itu kan (Keluhan) tahun lalu, karena sejak Januari kemarin, saya sudah bikin pembenahan,” kuncinya. (**)
