Berbeda dengan pola tahunan di mana kenaikan harga terjadi menjelang Ramadhan dan Lebaran, kali ini kenaikan justru terjadi pasca-Lebaran. Analis Pangan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dr. Ahmad Heri Firdaus, menjelaskan bahwa kenaikan harga pasca-Lebaran ini tidak biasa.

“Biasanya harga pangan, terutama cabai dan telur, mulai turun setelah Lebaran karena permintaan menurun. Namun kali ini kami melihat tren sebaliknya. Penyebab utamanya adalah gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem dan banjir di sejumlah sentra produksi di Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam dua pekan terakhir,” ujar Ahmad kepada ANTARA, Sabtu.

Daftar Lengkap Harga Pangan Nasional per 11 April 2026

Berikut adalah data harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional berdasarkan pantauan PIHPS:

Cabai dan Bawang:

• Cabai rawit merah: Rp83.100/kg

• Cabai rawit hijau: Rp52.950/kg

• Cabai merah besar: Rp48.000/kg

• Cabai merah keriting: Rp45.600/kg

• Bawang merah: Rp47.350/kg

• Bawang putih: Rp40.200/kg

Beras (per kg):

• Beras kualitas bawah I: Rp14.500

• Beras kualitas bawah II: Rp14.550

• Beras kualitas medium I: Rp16.050

• Beras kualitas medium II: Rp15.900

• Beras kualitas super I: Rp17.300

• Beras kualitas super II: Rp16.850

Daging dan Telur:

• Telur ayam ras: Rp32.550/kg

• Daging ayam ras segar: Rp41.500/kg

• Daging sapi kualitas I: Rp147.650/kg

• Daging sapi kualitas II: Rp137.950/kg

Gula dan Minyak Goreng:

• Gula pasir premium: Rp20.150/kg

• Gula pasir lokal: Rp19.100/kg

• Minyak goreng curah: Rp20.100/liter

• Minyak goreng kemasan bermerek I: Rp23.250/liter

• Minyak goreng kemasan bermerek II: Rp22.350/liter

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengakui bahwa cuaca ekstrem dalam dua pekan terakhir menjadi penyebab utama keterlambatan pasokan dari sentra produksi. “Kami sedang mengerahkan tim untuk memastikan distribusi dari daerah surplus seperti Lombok dan Sumatra Utara berjalan lancar. Operasi pasar juga akan digelar di daerah-daerah dengan harga tertinggi,” ujar Arief.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam keterangan terpisah memastikan bahwa stok pangan nasional secara keseluruhan masih aman. “Kenaikan harga ini lebih disebabkan oleh gangguan distribusi sesaat akibat cuaca, bukan karena kelangkaan pasokan. Kami perkirakan harga akan mulai turun dalam 1-2 pekan ke depan seiring perbaikan cuaca dan lancarnya distribusi,” ujar Perry.

Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembelian panik (panic buying) karena stok pangan nasional dipastikan aman.

(*PIHPS BI/ *ANT)

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa keputusan ini diambil untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang memburuk.

“(Dengan adanya) dampak perang Timur Tengah, itu kenapa kami dalam pernyataan ini tidak lagi menyampaikan kemungkinan penurunan suku bunga. Itu kami hilangkan dari pernyataan ini karena memang kemungkinan kami akan tetap mempertahankan BI-Rate selama ini,” kata Perry dalam konferensi pers hasil RDG BI secara daring di Jakarta, Selasa.

Pada RDG Maret 2026, BI memutuskan untuk kembali mempertahankan BI-Rate di level 4,75 persen. Suku bunga deposit facility dan lending facility juga tetap masing-masing di level 3,75 persen dan 5,50 persen.

Perry menjelaskan bahwa keputusan ini ditempuh untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah, serta menjaga pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dalam rentang 2,5 persen plus minus 1 persen.

Langkah ini menandai dipertahankannya BI-Rate sejak Oktober 2025, setelah sebelumnya bank sentral melakukan penurunan sebesar 150 bps sejak September 2024 atau 125 bps sepanjang tahun 2025.

Tekanan terhadap rupiah semakin nyata. Nilai tukar Rupiah pada 16 Maret 2026 tercatat di level Rp16.985 per dolar AS, melemah 1,29 persen (point to point) dibandingkan dengan level akhir Februari 2026. Pelemahan ini sejalan dengan pelemahan mata uang negara non-dolar AS lainnya di tengah menguatnya greenback.

BI mencatat bahwa pada Maret 2026, investasi portofolio mengalami net outflows sebesar 1,1 miliar dolar AS. Arus modal keluar ini dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat perang di Timur Tengah yang dipicu serangan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu.

Meski menghadapi tekanan, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2026 tercatat tetap terjaga di angka 151,9 miliar dolar AS. Angka ini setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Perry menambahkan bahwa langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah juga dilakukan melalui penguatan operasi moneter dengan berbagai instrumen yang ada, yang diarahkan untuk menarik kembali atau setidaknya menahan arus keluar portofolio asing.

Langkah ini mencakup penguatan kebijakan lalu lintas devisa melalui ketentuan pelaporan lalu lintas devisa (LLD) yang akan berlaku mulai April 2026.

Dengan keputusan ini, Bank Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas di tengah gejolak global, meskipun harus mengorbankan peluang penurunan suku bunga yang sebelumnya sempat diisyaratkan.

(*BI/ *Reuters/ *ANT)

Merespons maraknya fenomena jasa penukaran uang di jalanan, bank sentral mengimbau masyarakat agar hanya melakukan penukaran melalui layanan resmi Bank Indonesia dan perbankan. Dengan demikian, keaslian uang terjamin, jumlahnya tepat, dan keamanannya terjaga.

“Sehubungan dengan fenomena tersebut, Bank Indonesia terus mengupayakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, termasuk memperluas layanan penukaran uang tunai melalui kas keliling di berbagai lokasi, termasuk di lokasi yang memiliki minat tinggi terhadap layanan tersebut,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam jawaban tertulisnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Program SERAMBI 2026 Siapkan Rp185,6 Triliun

BI bersama perbankan menyediakan layanan penukaran uang rupiah untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan uang layak edar bagi masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, BI menyelenggarakan Program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026 yang berlangsung dari 13 Februari hingga 15 Maret 2026.

Melalui program tersebut, BI telah menyiapkan uang tunai dengan kondisi layak edar sebesar Rp185,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp177 triliun dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan perbankan, termasuk penarikan tunai melalui ATM dan kantor cabang perbankan.

Pada tahun ini, BI menyiapkan Rp8,6 triliun khusus untuk layanan penukaran uang dengan nominal Rp5,3 juta per paket. Layanan penukaran tersedia di 2.883 titik dengan total 8.755 layanan yang diselenggarakan oleh BI dan perbankan di seluruh Indonesia.

Cara Akses Layanan Penukaran Resmi

Layanan penukaran uang dapat diakses melalui berbagai kanal, antara lain:

• Kas keliling

• Kantor bank umum

• Layanan penukaran terpadu di lokasi strategis seperti rumah ibadah dan pusat aktivitas masyarakat

Masyarakat dapat melakukan pemesanan penukaran melalui aplikasi PINTAR pada laman pintar.bi.go.id. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memilih jadwal dan lokasi penukaran sesuai kebutuhan.

“Bank Indonesia mengapresiasi tingginya animo masyarakat yang tercermin dari cepatnya penyerapan kuota pemesanan penukaran di seluruh wilayah Indonesia melalui Aplikasi PINTAR. Hingga saat ini, lebih dari satu juta penukar di seluruh wilayah Indonesia telah mendapatkan jadwal penukaran uang melalui Aplikasi PINTAR,” kata Ramdan.

Ramdan menambahkan bahwa BI terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan perbankan guna memastikan distribusi uang rupiah berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Selain pada titik layanan penukaran uang SERAMBI 2026, nasabah perbankan juga dapat menghubungi kantor bank terdekat untuk layanan penukaran uang sesuai dengan kebijakan bank masing-masing,” kata Ramdan.

BI juga senantiasa melakukan edukasi kepada masyarakat untuk dapat mengenali dan merawat rupiah melalui edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah, baik melalui platform offline maupun online.

Tips Mengenali Keaslian Uang Rupiah

Bank sentral mengimbau masyarakat untuk memastikan keaslian uang rupiah kertas. Salah satu cara yang mudah dilakukan adalah dengan menerapkan metode 3D:

• Dilihat – Perhatikan unsur pengaman yang terlihat

• Diraba – Rasakan tekstur kertas dan gambar pada uang

• Diterawang – Amati watermark atau tanda air

Masyarakat juga dapat menggunakan alat bantu sederhana seperti lampu UV dan kaca pembesar untuk memeriksa keaslian uang.

Perilaku “5 Jangan” dalam Merawat Uang

Di samping itu, BI mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga dan merawat uang rupiah dengan baik guna memudahkan pengenalan keasliannya, antara lain dengan menerapkan perilaku “5 Jangan” pada uang:

1. Jangan dilipat

2. Jangan dicoret

3. Jangan distapler

4. Jangan diremas

5. Jangan dibasahi

Dengan mengikuti imbauan ini, masyarakat dapat terhindar dari risiko penipuan dan memastikan uang rupiah yang digunakan tetap dalam kondisi layak edar.

(*BI/ *ANT/ Kompas)

“Meningkatkan inklusi keuangan idealnya diimbangi oleh peningkatan literasi keuangan. Masalahnya tidak hanya soal masyarakat bisa menggunakan account, QRIS, maupun yang lain, tapi bagaimana mereka itu terliterasi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam peluncuran AKSI KLIK dan AKU BISA SEJAHTERA yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Kesenjangan Literasi dan Inklusi Keuangan

Merujuk hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia berada di atas tingkat literasi keuangan. Jika dihitung dengan indikator produk keuangan dan pembayaran di bawah pengawasan OJK dan BI serta mencakup produk dari BPJS dan lembaga jasa keuangan lainnya, indeks inklusi mencapai 92,74 persen. Namun di sisi lain, indeks literasi masih berada di angka 66,64 persen.

Perry mengingatkan pentingnya peningkatan literasi keuangan di tengah pesatnya digitalisasi layanan keuangan. Menurutnya, literasi diperlukan agar masyarakat tidak hanya mampu mengakses produk keuangan, tetapi juga memahami risiko serta terlindungi dari berbagai kejahatan digital, termasuk pinjaman online ilegal.

Sinergi Percepatan Digitalisasi dan Literasi

Dalam konteks tersebut, BI terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program, baik secara internal maupun melalui sinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, OJK, perbankan, serta kementerian dan lembaga terkait.

Upaya tersebut juga dilakukan seiring percepatan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain melalui implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), BI-Fast, dan lainnya.

“Sekarang QRIS tahun ini sudah hampir masif digunakan, penggunanya hampir 60 juta. Kurang lebih tahun ini 50 juta penggunanya adalah UMKM. Oleh karena itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran perlu terus diimbangi dengan penguatan literasi keuangan,” kata Perry.

Tiga Buku Panduan Literasi Keuangan

Dalam rangka AKSI KLIK, BI telah menyusun tiga buku sebagai panduan literasi keuangan digital:

1. Buku Pertama – Strategi dan program edukasi dalam rangka literasi keuangan digital menuju kesejahteraan keuangan. Kepala Departemen Ekonomi – Keuangan Inklusif dan Hijau BI Anastuty K. menjelaskan bahwa buku ini menekankan tiga sasaran utama untuk mencapai kesejahteraan keuangan, yaitu pemenuhan kebutuhan dan kewajiban finansial (financial needs and obligation), ketahanan keuangan (financial resilience), serta keberlanjutan keuangan (financial sustainability).

2. Buku Kedua – Panduan modul edukasi keuangan digital untuk pelatihan tingkat dasar. Buku ini menyasar tujuh segmen prioritas: pelaku UMKM; masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); pelajar, mahasiswa, santri, dan pemuda; penyandang masalah kesejahteraan sosial; masyarakat di daerah 3T; perempuan; serta pekerja migran. Cakupan materi meliputi pengenalan uang, pengelolaan anggaran (budgeting), transaksi keuangan, produk dan layanan keuangan, serta perlindungan terhadap risiko keuangan.

3. Buku Ketiga – Pedoman implementasi model bisnis UMKM berkelanjutan. Buku ini merupakan penyempurnaan dari Pedoman Pengembangan UMKM Hijau yang sebelumnya diluncurkan BI, sekaligus diselaraskan dengan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3. Buku terbaru difokuskan pada aksi mitigasi untuk membantu UMKM bertransisi menuju praktik usaha yang lebih berkelanjutan. Melalui pedoman tersebut, diharapkan dapat membantu UMKM memahami standar keberlanjutan, meningkatkan peluang memperoleh sertifikasi hijau, serta memperluas akses terhadap pembiayaan hijau dari sektor perbankan.

Program AKU BISA SEJAHTERA untuk Akses Pembiayaan UMKM

Pada kesempatan yang sama, BI juga meluncurkan Akses Keuangan melalui Business Matching dan Literasi untuk Kesejahteraan Keuangan (AKU BISA SEJAHTERA). Anastuty menjelaskan, program tersebut dilatarbelakangi oleh perlambatan penyaluran kredit kepada sektor UMKM. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan kredit UMKM tercatat terkontraksi hingga minus 0,53 persen.

Menurutnya, penurunan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor. Dari sisi penawaran (supply), perbankan cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, khususnya kepada sektor mikro. Sementara dari sisi permintaan (demand), melemahnya daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, membuat pelaku UMKM menahan ekspansi usaha sehingga enggan menambah pinjaman.

Melalui program AKU BISA SEJAHTERA, BI berupaya memfasilitasi business matching pembiayaan antara UMKM dan lembaga keuangan. Anastuty mengatakan kegiatan ini akan dilaksanakan secara intensif mulai bulan ini hingga Agustus mendatang, dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki binaan UMKM.

Dengan diluncurkannya kedua program ini, BI berharap dapat mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, sehingga tercipta ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

(*BI/ *Ant/ Kompas)