“Lemahnya integrasi antara proses rekrutmen dan sistem kaderisasi partai dinilai menjadi salah satu pemicu praktik mahar politik,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada para jurnalis di Jakarta pada Sabtu (25/4)

Menurut Budi, biaya politik yang tinggi dalam kontestasi pemilihan umum, baik tingkat nasional maupun daerah, telah mendorong mekanisme transaksional. Ia menjelaskan bahwa tingginya kebutuhan dana pemenangan ini secara tidak langsung memunculkan praktik “mahar politik” dan membuka peluang bagi potensi penyalahgunaan sumber daya setelah kandidat terpilih menjadi pejabat atau kepala daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan KPK menyusul hasil kajian pencegahan korupsi dalam tata kelola partai politik yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring pada tahun 2025. Dalam kajian itu, ditemukan adanya ketidaksempurnaan dalam sistem kaderisasi partai sehingga memicu munculnya biaya masuk bagi seseorang untuk menjadi anggota atau bahkan dijagokan di Pemilu.

Untuk mengatasi akar masalah ini, KPK mengajukan sejumlah usulan perbaikan tata kelola parpol yang komprehensif. Di antaranya adalah perbaikan sistem kaderisasi dengan mengusulkan pembagian tingkatan keanggotaan partai menjadi tiga kategori: Anggota Muda, Anggota Madya, dan Anggota Utama.

Lebih lanjut, untuk menjamin kualitas kandidat, KPK bahkan mengusulkan bahwa calon anggota DPR harus merupakan “Kader Utama” partai, sementara DPRD provinsi sebaiknya berasal dari kader madya. Bahkan, bagi pencalonan presiden/wakil presiden hingga kepala daerah, sistem kaderisasi yang ketat dan batas waktu keanggotaan sangat dianjurkan.

Dalam upaya memperkuat tata kelola internal, KPK juga mengusulkan pengaturan maksimal masa jabatan ketua umum partai menjadi dua periode kepengurusan. Semua usulan ini bertujuan untuk menekan biaya politik yang tidak sehat sekaligus mencegah adanya pemulangan modal politik oleh mereka yang masuk partai hanya karena faktor biaya tertentu.

(Ant/Reuters)