Aksi tersebut langsung memicu gelombang komentar warganet yang menyoroti soal keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan penggunaan fasilitas listrik di kereta. Sejumlah komentar menegur tindakan penumpang karena berpotensi membahayakan diri sendiri dan penumpang lain jika terjadi korsleting atau gangguan pada sistem kelistrikan rangkaian.

PT KAI melalui akun resminya menegaskan bahwa stopkontak di kereta hanya diperuntukkan bagi pengisian daya perangkat elektronik ringan seperti ponsel, tablet, laptop, atau earphone, bukan untuk memasak atau mengoperasikan perangkat listrik berdaya besar. “Dalam perjalanan naik KA antarkota, penumpang tidak diperkenankan menggunakan outlet listrik di rangkaian KA untuk memasak. Mohon kerja samanya untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan bersama,” tulis akun resmi KAI dalam tanggapan di unggahan viral tersebut.

Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menjelaskan bahwa penggunaan kompor atau panci listrik di dalam kereta melanggar aturan karena dapat menyebabkan beban berlebih pada sistem listrik dan memicu korsleting. “Fasilitas stopkontak di setiap kursi kereta api hanya digunakan untuk mengisi daya gadget seperti handphone, tablet, atau laptop. Penggunaan alat berdaya tinggi seperti kompor listrik bisa membahayakan keselamatan dan mengganggu kenyamanan perjalanan,” ujar Luqman.

Menurut ketentuan yang berlaku, penumpang dilarang menggunakan stopkontak kereta untuk perangkat listrik berdaya tinggi seperti kompor listrik, rice cooker, catokan rambut, hingga hair dryer. Aturan KAI juga melarang pengisian daya powerbank langsung dari stopkontak kereta, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko panas berlebih dan potensi kebakaran di dalam gerbong.

KAI mengimbau seluruh penumpang untuk mematuhi petunjuk penggunaan fasilitas yang tersedia di dalam kereta dan mengutamakan keselamatan bersama. Perusahaan menegaskan, petugas berhak menegur dan mengambil tindakan jika menemukan penumpang yang menggunakan stopkontak di luar peruntukannya atau membawa alat elektronik berdaya besar yang berpotensi mengganggu sistem kelistrikan kereta.

(Haibunda, detik.com, Kompas.com)

Juri menyatakan bahwa Meta melanggar hukum perlindungan konsumen negara bagian dalam gugatan yang diajukan Jaksa Agung New Mexico terkait keamanan Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Negara bagian menuduh Meta menyesatkan publik tentang keamanan platformnya, membiarkan predator seksual leluasa mengakses dan menjebak anak-anak hingga berujung pada pelecehan dan perdagangan manusia.

Juri memutuskan Meta harus membayar 375 juta dolar AS sebagai denda perdata. Putusan ini menjadi salah satu vonis pertama terhadap perusahaan media sosial dalam kasus keselamatan anak, yang menandai titik penting dalam upaya penegakan hukum terhadap platform digital.

Jaksa Agung Raúl Torrez menyebut putusan ini sebagai kemenangan bersejarah bagi anak dan keluarga yang dirugikan. Ia menegaskan bahwa Meta dinilai mengutamakan keuntungan dibanding keselamatan anak.

“Putusan ini mengirim pesan jelas bahwa perusahaan teknologi tidak bisa mengabaikan keselamatan anak demi keuntungan,” kata Torrez dalam konferensi pers.

Gugatan juga menuduh Meta sengaja merancang fitur seperti infinite scroll (gulir tanpa batas) dan autoplay (putar otomatis) yang membuat anak kecanduan. Jaksa mengungkapkan adanya bukti internal perusahaan yang menunjukkan bahwa fitur-fitur tersebut merugikan kesehatan mental anak, namun Meta tetap mengabaikannya.

Negara bagian juga membawa bukti bahwa Meta memungkinkan predator seksual untuk menemukan, berkomunikasi, dan mengeksploitasi anak-anak di platformnya. Predator dilaporkan menggunakan algoritma rekomendasi Meta untuk menjangkau korban potensial.

Meta menyatakan tidak setuju dengan putusan tersebut dan berencana mengajukan banding. Perusahaan mengklaim telah berupaya keras mengatasi konten berbahaya dan transparan soal keterbatasannya.

“Kami telah berinvestasi besar-besaran dalam teknologi dan tim untuk melindungi anak-anak di platform kami,” kata juru bicara Meta. “Kami akan mengajukan banding atas putusan ini.”

Putusan ini menambah daftar panjang tuntutan hukum yang dihadapi Meta terkait dampak platformnya terhadap anak-anak. Sebelumnya, lebih dari 40 negara bagian AS juga telah mengajukan gugatan serupa terhadap Meta.

(*Reuters/ *AP/ *CNN/ *The New York Times)

Menurut laporan yang dirilis pada Rabu (11/3/2026), setidaknya 62 akun di platform X, Bluesky, dan Instagram ditemukan memiliki kaitan dengan IRGC, meskipun akun-akun tersebut mengklaim sebagai pengguna dari Amerika, Inggris, Skotlandia, atau Irlandia. Sebagian besar akun berusia kurang dari satu tahun, namun beberapa di antaranya telah dibuat sejak Desember 2023.

“Semua akun ini secara sistematis memperkuat konten yang memecah belah secara politis dan disinformasi yang selaras dengan narasi IRGC. Mereka dirancang untuk mengeksploitasi celah-celah regional guna memajukan kepentingan rezim Iran,” demikian bunyi laporan tersebut.

Para peneliti menemukan bahwa sebelum serangan militer Presiden Donald Trump dan Israel terhadap Iran, sebagian besar akun tersebut lebih banyak berfokus pada isu-isu domestik yang memecah belah. Namun, setelah 28 Februari, ketika Israel dan AS melancarkan serangan udara mendadak terhadap Iran, akun-akun itu mulai gencar menyebarkan pesan-pesan pro-Teheran yang mendukung rezim.

“Ada kampanye media sosial tidak autentik yang terkoordinasi menargetkan diskusi daring seputar perang antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran,” catat laporan tersebut.

Lebih mengkhawatirkan lagi, laporan itu menemukan bahwa akun-akun tersebut juga menggunakan sejumlah gambar hasil kecerdasan buatan (AI) dan video palsu untuk menyebarkan laporan yang tidak akurat mengenai serangan yang sedang berlangsung. Hal ini menunjukkan eskalasi taktik perang informasi di era digital, di mana teknologi AI digunakan untuk menciptakan narasi palsu yang meyakinkan.

Temuan ini menambah kekhawatiran tentang meluasnya perang proksi digital di tengah konflik fisik di Timur Tengah. Para ahli memperingatkan bahwa kampanye disinformasi semacam ini dapat memperburuk ketegangan dan mempengaruhi opini publik global.

Hingga berita ini diturunkan, perwakilan IRGC maupun pemerintah Iran belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan dari Clemson University tersebut.

(*Clemson University/ *The Hill/ *Reuters)