Data dari penyedia solusi identitas digital VIDA menunjukkan lonjakan aktivitas phishing dan smishing hingga sekitar 80 persen selama periode pencairan THR . Momentum ini menjadi sasaran empuk karena transaksi keuangan masyarakat meningkat signifikan, sementara kewaspadaan digital cenderung menurun di tengah kesibukan persiapan Lebaran .

Berikut adalah 4 modus penipuan digital yang paling marak dan harus Anda waspadai agar THR tidak raib:

1. Phishing dan Smishing: Tautan Palsu Mengatasnamakan Bank hingga THR

Modus klasik ini kembali muncul dengan kemasan baru. Pelaku mengirimkan tautan palsu melalui SMS, email, atau WhatsApp dengan menyamar sebagai institusi resmi seperti bank, perusahaan logistik, atau bahkan mengatasnamakan program pencairan THR .

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengingatkan bahwa serangan phishing kian sulit dikenali karena memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan . Ciri-cirinya antara lain alamat pengirim mencurigakan, sapaan umum seperti “Nasabah Yang Terhormat”, bahasa bernada mendesak, serta tautan yang mirip situs resmi tetapi berbeda satu atau dua huruf .

“Nasabah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang semakin canggih, terutama menjelang Lebaran ketika transaksi keuangan meningkat signifikan,” ujar Okki .

2. Malware via File APK: “Resi Paket” dan “Undangan Digital” Berbahaya

Modus ini menjadi salah satu yang paling banyak memakan korban. Pelaku mengirimkan file dengan format .APK melalui WhatsApp yang disamarkan sebagai dokumen penting—mulai dari foto resi paket, status pengiriman, undangan pernikahan digital, hingga dokumen promo Ramadan .

Jika korban mengunduh dan menginstal file tersebut, aplikasi berbahaya akan memantau gawai dari jarak jauh dan mencuri informasi sensitif, termasuk password perbankan dan kode OTP .

Founder & Group CEO VIDA, Niki Luhur, menegaskan bahwa penipuan saat ini tidak lagi sporadis, tetapi telah berkembang menjadi jaringan terorganisir dan sistematis. “Setiap kali sistem pertahanan diperkuat, pelaku menguji ulang, menyesuaikan teknik, dan kembali dengan metode yang lebih kompleks,” ujarnya .

3. Fake BTS: Pesan Penipuan Tampak Seperti dari Institusi Resmi

Teknologi fake Base Transceiver Station (BTS) kini digunakan pelaku untuk mengirim pesan penipuan secara massal. Dengan perangkat ini, pelaku dapat menurunkan sinyal ponsel korban dan mengirimkan SMS yang tampak seolah-olah berasal dari lembaga resmi seperti bank, operator seluler, atau perusahaan logistik .

Modus ini berbahaya karena pesan masuk dalam satu utas dengan SMS resmi dari institusi terkait, sehingga korban sulit membedakan mana yang asli dan palsu.

4. Teknik “ClickFix”: Captcha Palsu Pembawa Malware

Ancaman terbaru yang patut diwaspadai adalah teknik ClickFix. Pelaku memanipulasi korban melalui halaman login atau tampilan captcha palsu yang tampak sangat meyakinkan. Saat korban mengikuti instruksi di laman tersebut, tanpa sadar mereka sedang mengunduh malware yang memberikan akses penuh kepada pelaku untuk menguras data pribadi dan saldo rekening .

National Technology Officer Microsoft Indonesia, Panji Wasmana, mengingatkan bahwa momen liburan sering kali membuat kewaspadaan digital menurun. “Pelaku kejahatan siber sering memanfaatkan rasa kepercayaan individu dan organisasi terhadap agen perjalanan populer untuk mencuri data,” katanya .

 Cara Melindungi THR dari Penipuan Digital

1. #JanganAsalKlik – Hindari mengklik tautan mencurigakan atau mengunduh file dari sumber tidak resmi .

2. Jangan Pernah Bagikan OTP – Bank tidak pernah meminta PIN, password, atau kode OTP melalui telepon, SMS, atau WhatsApp .

3. Verifikasi Sebelum Transaksi – Gunakan situs resmi seperti CekRekening.id milik Kominfo untuk memeriksa keabsahan rekening penjual .

4. Aktifkan Autentikasi Dua Faktor (2FA) – Lapisan keamanan tambahan ini krusial untuk melindungi akun finansial Anda .

5. Gunakan Kanal Resmi – Hanya bertransaksi di marketplace resmi, jangan tergiur transaksi di luar platform dengan iming-iming harga murah .

6. Segera Lapor Jika Menjadi Korban – Jika terlanjur terkena tipu, segera blokir rekening melalui call center bank dan laporkan ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) OJK di laman iasc.ojk.go.id .

Dengan meningkatnya literasi digital dan kewaspadaan dalam bertransaksi, diharapkan dana THR masyarakat dapat tetap aman dari ancaman kejahatan siber yang kian berkembang . Selamat menyambut Lebaran 2026, jangan sampai THR Anda jadi milik penipu!

(*BNI/ *ANT/ *VIDA/ *Microsoft/ *OJK)

Pernyataan ini bukan hoaks, melainkan aturan resmi negara yang dijamin oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 beserta pembaruannya pada 2025 dan 2026. Aturan ini secara tegas menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) atas THR dan gaji ke-13 bagi ASN ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah . Lalu, berapa besar potongan yang harus ditanggung pekerja swasta? Simak ulasan lengkap dan simulasi hitungannya agar Anda tidak kaget saat dana masuk ke rekening.

 Dua Kelas Penerima THR di Negeri Ini

Berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku, terjadi diskriminasi positif dalam perlakuan pajak atas THR. Mari kita bedah faktanya:

Kategori Pekerja	Status THR	Dasar Hukum	Dampak ke Kantong
ASN/TNI/Polri	Bebas Pajak (DTP)	PP 14/2024 jo. PP 9/2026	THR utuh 100%
Pegawai Swasta & BUMN	Kena Pajak PPh 21	PER-16/PJ/2016, PP 58/2023	THR dipotong pajak

Sumber: Republika , Kompas

 Dasar Hukum: Dua Aturan yang Beda Jauh

Untuk ASN/TNI/Polri:

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 beserta pembaruannya pada 2025 dan 2026, diatur bahwa Pajak Penghasilan atas THR dan gaji ke-13 bagi ASN ditanggung oleh pemerintah (DTP – Ditanggung Pemerintah). Dengan demikian, ASN menerima THR secara penuh tanpa potongan pajak dari penghasilan pribadi .

Pemerintah bahkan telah menerbitkan PP Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur teknis pencairan THR ASN, memastikan para abdi negara mendapatkan hak mereka tepat waktu dan utuh .

Untuk Pekerja Swasta:

Dasar hukumnya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, yang dengan gamblang menyatakan bahwa THR termasuk ke dalam kategori penghasilan tidak tetap yang menjadi objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 .

Perhitungannya kini menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, yang membuat potongan pajak di bulan penerimaan THR terlihat lebih besar karena penghasilan bruto melonjak .

 Apa Kata Pejabat?

Menaker Yassierli menegaskan bahwa THR 2026 tetap dikenakan PPh Pasal 21 sesuai aturan yang berlaku. Menanggapi keluhan buruh yang meminta THR bebas pajak, ia hanya menjawab singkat, “Sesuai peraturan,” dan menyebut usulan tersebut masih dalam tahap kajian .

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto buka suara terkait polemik ini. Ia menjelaskan bahwa di sektor swasta sebenarnya ada mekanisme tunjangan pajak (tax allowance) di mana perusahaan dapat menanggung pajak karyawan dan biayanya bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan (deductible expenses) .

“Yang terkait dengan yang lagi mencuat di media, kenapa yang ditanggung pemerintah itu hanya PPh Pasal 21 untuk ASN, TNI, dan Polri, ini sebenarnya bisa saya sampaikan bahwa di sektor swasta juga ada fasilitas tunjangan pajak,” ujar Bimo dalam konferensi pers .

Selain itu, untuk sektor-sektor tertentu seperti padat karya, pemerintah juga memberikan fasilitas PPh 21 DTP melalui PMK Nomor 105 Tahun 2025 .

Staf Ahli Menteri Keuangan Yon Arsal menambahkan bahwa sistem TER justru dibuat untuk memeratakan beban pajak. “Kalau sekarang THR-nya sudah dipotong pajak, nanti di bulan Desember potongan pajaknya tidak lagi terlalu besar seperti sebelumnya,” jelasnya .

 Simulasi: Hitung Sendiri Berapa THR Anda “Terkikis” Pajak!

Mari kita hitung dengan studi kasus nyata berdasarkan data resmi:

Contoh 1: Tuan A (Lajang/TK0)

Komponen	Nilai
Gaji bulanan	Rp5.000.000
THR (satu kali gaji)	Rp5.000.000
Status	Lajang, tidak ada tanggungan (TK/0)
Bulan cair	Maret 2026
Total Penghasilan Maret	Rp10.000.000
Tarif Efektif Bulanan (Kategori A)	2%
Pajak yang Dipotong	Rp200.000
THR + Gaji yang Diterima	Rp9.800.000

Contoh 2: Tuan B (Menikah, 1 Anak/K1)

Komponen	Nilai
Gaji bulanan	Rp8.000.000
THR (satu kali gaji)	Rp8.000.000
Status	Menikah, 1 anak (K/1)
Bulan cair	Maret 2026
Total Penghasilan Maret	Rp16.000.000
Tarif Efektif Bulanan (Kategori B)	9% (estimasi)
Pajak yang Dipotong	Rp1.440.000
THR + Gaji yang Diterima	Rp14.560.000

 Tabel Perbandingan: ASN vs Swasta

 Mengapa Bisa Beda? Ini Jawaban Resmi DJP

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, perbedaan ini terjadi karena mekanisme yang berbeda:

1. ASN: Pajaknya ditanggung pemerintah sebagai bentuk apresiasi dan bagian dari kebijakan fiskal nasional .

2. Swasta: Pajaknya dipotong langsung karena THR dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima pegawai. Namun, DJP menegaskan bahwa perusahaan swasta bisa memberikan tunjangan pajak agar karyawan tetap menerima THR utuh .

 Agar THR Swasta Tak Terasa “Sakit”, Lakukan Ini!

1. Tanyakan ke HRD apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan tunjangan pajak (tax allowance). Jika ada, THR Anda bisa utuh!

2. Cek sektor usaha Anda. Jika bekerja di sektor padat karya, Anda mungkin masuk kategori penerima insentif PPh 21 DTP berdasarkan PMK 105/2025 .

3. Hitung sejak awal – Gunakan kalkulator pajak online untuk tahu estimasi potongan.

4. Jangan salahkan HRD – Mereka hanya menjalankan aturan negara. Yang perlu diperjuangkan adalah revisi aturan, bukan marah ke internal.

Memang pahit rasanya melihat ASN menikmati THR utuh sementara swasta harus rela dipotong. Data menunjukkan bahwa untuk gaji Rp5 juta, selisihnya Rp200.000; untuk gaji Rp8 juta, selisihnya mencapai Rp1,44 juta! Itulah realita aturan main di negeri ini.

Tapi kabar baiknya, ada celah: tunjangan pajak dari perusahaan dan insentif DTP untuk sektor tertentu. Yang bisa Anda lakukan sekarang adalah memahami hitungannya agar tidak kaget dan mengecek apakah perusahaan/sektor Anda memberikan fasilitas tambahan.

Selamat Lebaran 2026! Semoga THR Anda—meski tak utuh—tetap membawa berkah.

(*Republika/ *CNBC Indonesia/ *Media Indonesia/ *Kompas/ *Beritasatu/ *SINDOnews/ *DJP)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026). Pencairan THR dilakukan secara bertahap mulai 26 Februari 2026 dan ditargetkan rampung paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri .

“Terkait THR Aparatur Sipil Negara Pemerintah Pusat, termasuk PPPK, TNI/Polri serta pensiunan, Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun. Dibandingkan tahun lalu ini meningkat, tahun lalu Rp49 triliun, naik 10 persen,” kata Airlangga .

Airlangga merinci bahwa total penerima THR tahun ini mencapai jutaan orang dengan rincian anggaran sebagai berikut:

• 2,4 juta ASN Pusat serta TNI/Polri akan menerima THR dengan total anggaran Rp22,2 triliun .

• 4,3 juta ASN Daerah akan menerima THR dengan total Rp20,2 triliun .

• 3,8 juta pensiunan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp12,7 triliun .

Menteri Airlangga menegaskan bahwa komponen THR akan dibayarkan secara penuh 100 persen. Komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku .

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga mengingatkan perbedaan antara THR dan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan pada bulan Juni, sementara THR diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni. Sementara, pencairan THR ASN dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama,” jelas dia .

Kenaikan anggaran THR sebesar 10 persen ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian nasional menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

(ant/*)