Minut, KOMENTAR NEWS
Kabar kurang sedap mencuat sehubungan dengan pengadaan buku pada 16 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) swasta dan 1 PKBM negeri di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut).
Kabarnya, ada perbedaan laporan penggunaan anggaran dengan kondisi di lapangan. Bahkan, diduga kuat indikasi kongkalikong tidak hanya terjadi pada pengadaan buku saja, tapi pada beberapa item yang lain.
Khusus untuk pengadaan buku, disebut-sebut bahwa yang dilaporkan dalam dokumen pertanggungjawaban diduga tak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan warga.
Begitu juga dengan jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan, nampaknya tak sejalan.
Menariknya lagi, ada indikasi keterlibatan oknum orang dalam hal ini di Dinas Pendidikan Kabupaten Minut yang ikut berperan.
Tak heran jika kemudian dugaan kongkalikong ini mendapat atensi dari Ketua DPW KPK Independen SULUT, Enos Theodorus Mongkau, Selasa (17/2/2026).
“Jika memang benar informasi bahwa penggunaan dana BOSP tidak transparan, tentu ini sangat disayangkan. Dan saya kira APH harus memberi atensi terhadap hal seperti ini. Bila perlu lakukan penyelidikan secara menyeluruh,” kata Mongkau.
Apalagi sambung dia, disebut-sebut ada keterlibatan orang dalam, itu harus disikapi secara serius karena bisa menjurus pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Kalau seperti itu yang terjadi, tentu bukan lagi soal administrasi, tapi sudah masuk pada dugaan praktik KKN. Dan APH, termasuk di dalamnya Inspektorat, harus bertindak lewat untuk melakukan audit investigatif,” tegasnya.
“Jangan sampai dibiar berlarut, karena saya khawatirkan justru akan berdampak pada kepemimpinan JGKWL (Bupati Joune J.E. Ganda dan Wakil Bupati Kevin W. Lotulung) yang selama ini dikenal mengusung prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Minut, Jofieta Supit, ketika dikonfirmasi, masih memilih hemat bicara.
“Saat ini sementara audit Inspektorat untuk SKB dan PKBM,” singkat Supit. **
