Jakarta, KomentarNews – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun angkat bicara terkait polemik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai beririsan dengan alokasi dana pendidikan dalam APBN 2026. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan strategi alokasi anggaran yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan layak diapresiasi, bukan dipersoalkan apalagi dipolitisasi .
Misbakhun menjelaskan bahwa pada tahun 2026, program andalan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan penerima manfaat mencapai hampir 83 juta jiwa, yang sebagian besar adalah anak-anak dan siswa sekolah di seluruh Indonesia. Kondisi ini menyebabkan terjadinya cross-cutting policy atau kebijakan yang saling beririsan dari sisi anggaran .
“Kebijakan ini kaitannya dengan follow the program, yaitu anggaran mengikuti fungsi dan peran programnya karena fungsinya memperkuat gizi anak-anak Indonesia yang sebagian besar mereka dalam rentang umur siswa sekolah,” kata Misbakhun di Jakarta, Kamis (26/2/2026) .
Menurut politisi Partai Golkar itu, pola ini sepenuhnya merupakan strategi kebijakan alokasi anggaran. Ketika pemerintah memutuskan untuk memperbesar jumlah dan memperkuat penerima manfaat MBG, maka terjadi cutting budget policy dalam strategi dan kebijakan alokasinya.
“Sebagai strategi alokasi, maka pilihan tersebut diambil dan dilakukan. Ini murni wilayah strategi alokasi anggaran yang menjadi kewenangan penuh pemerintah sebagai pemilik mandat mengoperasionalkan APBN,” tegasnya .
Ia menilai bahwa seharusnya strategi ini justru diapresiasi karena merupakan kebijakan yang cerdas di tengah tuntutan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak bangsa.
“Sebagai pilihan kebijakan anggaran, strategi itu layak diberi apresiasi. Jadi, jangan malah dipermasalahkan bahkan dipolitisasi sebagai misalokasi anggaran,” ujar Misbakhun .
Misbakhun juga merespons pihak-pihak yang mempersoalkan irisan anggaran MBG dengan dana pendidikan. Ia mengingatkan bahwa mandat konstitusi mengamanatkan 20 persen dari APBN untuk dana pendidikan. Karena setiap tahun APBN naik, maka anggaran pendidikan pun selalu meningkat secara nominal.
“Membenturkan alokasi anggaran program MBG dengan dana pendidikan merupakan hal yang terlalu berlebihan dan tidak proporsional. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang masih tertinggal di beberapa wilayah tidak mengurangi alokasi anggaran infrastruktur pendidikan,” paparnya .
Ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan justru terus diperkuat pada tahun 2026. Bukti nyatanya adalah pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai pelosok Indonesia yang digerakkan oleh Kementerian Sosial.
“Sekarang ada pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial sebagai penggerak teknisnya. Ini adalah bukti dan komitmen nyata dari pemerintah,” katanya .
Terkait implementasi di lapangan, Misbakhun menilai bahwa program MBG pada 2026 ini mulai berjalan lancar dan baik di semua daerah. Hal ini didukung oleh Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi secara optimal.
Dia meyakini bahwa para penerima manfaat MBG, terutama anak-anak sekolah, dapat menikmati kehadiran program ini dengan baik. “Ini adalah program strategis untuk memperkuat gizi generasi penerus bangsa,” pungkasnya .
(*)