Jakarta, KomentarNews – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di tiga provinsi Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—dipercepat meski masih berada dalam tahap transisi dari darurat ke pemulihan.
Suharyanto, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (25/3/2026), menyampaikan seluruh wilayah terdampak saat ini telah memasuki masa transisi dari darurat ke pemulihan yang ditargetkan berakhir pada 30 Maret 2026, sebelum masuk ke tahap rehabilitasi rekonstruksi pada 1 April 2026.
Dia menuturkan, dalam praktik penanggulangan bencana, pembangunan hunian tetap umumnya dilakukan pada fase rehabilitasi rekonstruksi. Namun, percepatan dilakukan karena kebutuhan mendesak masyarakat yang ingin segera menempati tempat tinggal permanen.
“Dalam ilmu kebencanaan, rehabilitasi rekonstruksi itu dimulai dengan pembangunan hunian tetap. Tapi karena tadi disampaikan oleh Bapak Kasatgas (Tito Karnavian) bahwa masyarakat ini sudah sangat ingin segera dibangunkan hunian tetap, makanya walaupun masih di tahap transisi, belum masuk rehabilitasi rekonstruksi, kita sudah membangunkan hunian tetap,” kata dia.
Suharyanto menyebut dukungan anggaran dari pemerintah pusat pada tahap ini masih difokuskan pada bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang. Meski demikian, pembangunan untuk kategori rusak berat juga mulai dijalankan.
“Di BNPB sendiri anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan ini baru sampai tahap stimulan rumah rusak ringan dan rusak sedang. Tetapi sekali lagi, rusak berat ini pun sudah kita mulai bangun,” ucap dia.
Langkah percepatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana, seiring tingginya kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah segera mempercepat pendataan warga yang akan menempati hunian tetap bagi korban bencana.
“Semua kepala daerah menyampaikan hal yang sama, minta huntap cepat dibangun. Tapi datanya harus jelas dulu,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/3).
Tito menegaskan bahwa percepatan pendataan penting agar pemerintah pusat dapat segera memulai pembangunan rumah permanen bagi masyarakat terdampak. Dengan data yang akurat, proses rehabilitasi rekonstruksi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
(*BNPB/ *ANT/ *Kemendagri)