New York, KomentarNews – Pemimpin Minoritas DPR Amerika Serikat, Hakeem Jeffries, melontarkan tuduhan keras terhadap Presiden Donald Trump terkait pernyataannya yang saling bertentangan mengenai program nuklir Iran. Jeffries menyatakan bahwa Trump telah berbohong kepada rakyat Amerika, baik di masa lalu maupun saat ini .
Berbicara kepada wartawan pada Selasa (24/2/2026) waktu setempat, usai sesi pengarahan untuk anggota senior Kongres dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Jeffries merujuk pada klaim Trump sebelumnya bahwa serangan militer AS tahun lalu telah “benar-benar dan menghancurkan total” kemampuan nuklir Iran .
“Jelas dia (Trump) telah berbohong kepada rakyat Amerika, atau saat ini dia berbohong. Saya berencana mendesak mereka terkait dengan klaim yang dibuat sendiri oleh Donald Trump tentang program nuklir Iran dan betapa mendesaknya situasi saat ini,” ucap Jeffries .
Kontradiksi dalam pernyataan Trump menjadi sorotan tajam media AS. Dalam pidatonya di hadapan Kongres pada Selasa malam, Trump kembali menegaskan bahwa militernya telah “menghancurkan total” program nuklir Iran. Namun, ia juga mengancam akan melancarkan serangan militer baru jika negosiasi yang sedang berlangsung gagal mencapai kesepakatan .
“Tahun lalu kita diberitahu bahwa program nuklir Iran telah ‘sepenuhnya dan total dihancurkan’. Itu bukan kata-kata saya, itu kata-kata Trump. Tapi sekarang kita diminta percaya bahwa situasinya mendesak dan Trump mungkin perlu melancarkan serangan militer lagi untuk menghentikan ambisi nuklir Iran. Tunggu dulu, mana pernyataan tentang program nuklir Iran yang ‘sepenuhnya dan total dihancurkan’? Itu kata-kata Trump, bukan kami,” ujar Jeffries mengkritik inkonsistensi tersebut .
Kritik Jeffries diperkuat oleh fakta bahwa komunitas intelijen AS sendiri memiliki penilaian berbeda dengan pernyataan Trump. Tulsi Gabbard, Direktur Intelijen Nasional AS, dalam laporannya tentang Iran yang dirilis pada 25 Maret 2025, menyatakan bahwa “komunitas intelijen AS terus meyakini bahwa Iran tidak membangun senjata nuklir” .
Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi dalam kebijakan AS. Di satu sisi, pejabat intelijen menyatakan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir, namun di sisi lain, Trump dan pejabat tinggi lainnya terus menuduh Iran memiliki program nuklir militer tanpa menghadirkan bukti .
Organisasi hak-hak sipil Islam Amerika (CAIR) bahkan menyebut upaya pemerintahan Trump untuk membenarkan perang dengan Iran sebagai “Irak WMDs dan yellow cake Afrika terulang kembali,” merujuk pada klaim palsu yang digunakan untuk membenarkan invasi Irak tahun 2003 .
Sementara kontradiksi mewarnai politik Washington, negosiasi tidak langsung antara Iran dan AS terus berlanjut. Putaran pertama pembicaraan digelar di Muscat pada 6 Februari dengan mediasi Oman. Putaran kedua berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 17 Februari dan berakhir setelah sekitar 3 jam 30 menit konsultasi diplomatik intensif .
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menggambarkan putaran kedua berlangsung dalam atmosfer yang “lebih konstruktif” dibanding putaran sebelumnya, dan kedua pihak mencapai kesepakatan umum tentang sejumlah prinsip panduan negosiasi .
Putaran pembicaraan lanjutan rencananya akan diadakan pada Kamis (26/2/2026) ini, dengan lokasi juga di Jenewa . Iran akan menghadirkan draf proposal dalam pertemuan tersebut .
Di tengah upaya diplomatik, militer AS terus membangun kekuatan di kawasan Teluk Persia. Trump bahkan mengancam akan mengambil tindakan militer terhadap Iran jika kesepakatan tidak tercapai dalam waktu 10 hingga 15 hari .
CNN dalam analisisnya mengidentifikasi tiga opsi yang dipertimbangkan AS terhadap Iran: melanjutkan proses diplomatik, melancarkan serangan terbatas terhadap fasilitas nuklir dan rudal Iran, atau melancarkan serangan militer skala besar untuk menggulingkan rezim .
Namun, Ketua Kepala Staf Gabungan Militer AS, Jenderal Caine, disebut telah memperingatkan Trump bahwa serangan militer skala besar di Iran berisiko tinggi, mudah berlarut-larut, dan dapat menyebabkan korban jiwa di pihak AS .
Pemerintah Iran dengan tegas membantah tuduhan AS dan Israel tentang program nuklirnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menyebut tuduhan tersebut sebagai “pengulangan kebohongan besar” dan bagian dari kampanye disinformasi yang sistematis .
Iran menegaskan bahwa program nuklirnya sepenuhnya damai dan berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Teheran juga telah mengeluarkan fatwa atau keputusan agama yang melarang pengembangan senjata nuklir .
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf memperingatkan Trump untuk “tidak membuat keputusan yang salah berdasarkan informasi yang salah,” merujuk pada kegagalan serangan militer AS-Israel sebelumnya terhadap Iran pada Juni tahun lalu .
(*)