Jakarta, KomentarNews – Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui menyebut kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang tengah dikaji oleh pemerintah sebagai langkah strategis efisiensi energi nasional. Kajian ini dilakukan di tengah tekanan geopolitik global yang mendorong harga minyak dunia menembus angka 100 dolar AS per barel.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji sejumlah opsi untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), termasuk kemungkinan penerapan WFH secara lebih luas.
“Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penguatan pasokan energi, tetapi juga mulai memperkuat pengelolaan konsumsi energi secara lebih efisien dan terukur,” kata Alfons dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/3/2026).
Politisi dari daerah pemilihan Papua Barat itu mengapresiasi langkah strategis Menteri ESDM dalam mengkaji berbagai opsi efisiensi energi, termasuk wacana WFH. Menurutnya, ini adalah bagian dari mitigasi risiko di tengah ketidakpastian global.
“Langkah ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global,” ujarnya.
Alfons menilai pendekatan yang dilakukan pemerintah merupakan strategi komprehensif untuk menjaga stabilitas energi nasional, khususnya dalam mengantisipasi potensi peningkatan konsumsi BBM.
“Langkah ini penting sebagai bentuk mitigasi risiko sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah mulai memperkuat manajemen sisi permintaan energi, tidak hanya pada sisi pasokan,” paparnya.
Alfons juga mendorong agar kajian kebijakan WFH dilakukan secara komprehensif sehingga implementasinya nantinya dapat berjalan optimal, adaptif, serta tetap menjaga produktivitas nasional. Ia menilai upaya efisiensi energi ini dapat menjadi bagian dari transformasi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.
Sebagai wakil rakyat dari Papua Barat, Alfons menegaskan pentingnya setiap kebijakan nasional tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan pemerataan, khususnya bagi daerah yang masih membutuhkan penguatan akses dan infrastruktur energi.
“Kami berharap kebijakan efisiensi energi tetap memperhatikan kondisi daerah, agar seluruh wilayah, termasuk Papua Barat, tetap mendapatkan perhatian dalam pembangunan sektor energi nasional,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa wacana penerapan WFH masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan. Namun, ia tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut diterapkan jika diperlukan.
“Memang ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan, tapi sedang dikaji, lagi dikaji, tentang apakah kita membutuhkan WFH. Tetapi menurut saya, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Yang penting adalah penghematan terhadap BBM itu juga penting,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (17/3).
Sejumlah negara tetangga telah lebih dulu mengumumkan kebijakan penghematan energi sebagai respons atas ketidakpastian global:
-
Thailand meminta pegawai negeri bekerja dari rumah untuk mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar, membatasi penggunaan lift dan eskalator, serta mengatur suhu pendingin ruangan di kisaran 26–27 derajat Celsius.
-
Filipina memberlakukan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sektor publik.
-
Pakistan menyiapkan rencana penghematan energi melalui pembelajaran jarak jauh dan pengaturan kerja dari rumah.
Dengan merujuk pada langkah negara tetangga dan tekanan global yang terus meningkat, kajian WFH di Indonesia dinilai sebagai langkah antisipatif yang tepat.
(*ANT/ *Kementerian ESDM/ *CNN Indonesia)