Manado, KomentarNews – Setelah melalui proses panjang sejak 2019, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2044 akhirnya resmi disahkan menjadi Perda. Penandatanganan berita acara dilakukan antara pimpinan DPRD Sulut dan pihak eksekutif yang diwakili Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Wakil Gubernur Viktor Mailangkay, Selasa (24/2/2026) .
Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut setelah Gubernur Yulius menyampaikan pendapat akhir Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Penetapan ini menjadi tonggak sejarah baru karena RTRW akan menjadi landasan hukum utama pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah untuk dua dekade ke depan .
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menekankan urgensi regulasi ini sebagai pedoman strategis pembangunan daerah.
“Dokumen ini bukan sekadar aturan, ia adalah mahakarya yang menjadi kompas pembangunan Sulawesi Utara hingga 2044,” ujar Gubernur Yulius di hadapan pimpinan dan anggota DPRD .
Menurutnya, persetujuan Ranperda ini merupakan puncak dari proses panjang yang melibatkan harmonisasi data spasial, sinkronisasi kebijakan sektoral, dan penyesuaian dengan berbagai regulasi nasional untuk memastikan kepastian hukum .
Salah satu pencapaian krusial dalam proses ini adalah diperolehnya Persetujuan Substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 19 Februari 2026.
“Persetujuan substansi dari pusat memastikan rancangan spasial kita selaras dengan kebijakan nasional,” kata Gubernur .
Dengan restu dari pusat, maka muatan RTRW Sulut telah dipastikan sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Gubernur Yulius menjelaskan bahwa Ranperda RTRW 2025–2044 mengatur secara rinci tentang struktur ruang, pola ruang, kawasan lindung, dan penetapan wilayah-wilayah strategis yang menjadi prioritas pertumbuhan ekonomi dan investasi .
Yang tak kalah penting, dokumen ini juga mengedepankan prinsip keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
“Percepatan pembangunan harus berjalan seiring perlindungan lingkungan agar ruang hidup generasi mendatang tetap terjaga,” tegas Gubernur Yulius .
Setelah disahkan DPRD dan ditandatangani gubernur, tahapan berikutnya adalah evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum Perda ini benar-benar berkekuatan hukum tetap. Gubernur telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk mengawal proses evaluasi agar implementasi berjalan lancar dan tepat waktu .
Gubernur Yulius menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut, khususnya Panitia Khusus (Pansus) yang menangani Ranperda RTRW. Ia menekankan bahwa sinergi dan kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama keberhasilan penyelesaian dokumen strategis ini .
Dengan ditetapkannya Ranperda RTRW 2025–2044 menjadi Perda, Pemprov Sulut menegaskan komitmen untuk menghadirkan tata ruang yang terencana, terukur, dan selaras dengan kepentingan nasional. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha di seluruh wilayah provinsi .
(*)