Tokyo, KomentarNews – Pemerintah Jepang, Selasa (17/3/2026), secara resmi memutuskan untuk memperketat pengawasan investasi asing di negara itu dengan membentuk panel lintas kementerian yang mirip dengan Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS). Langkah ini diambil untuk mencegah kebocoran teknologi dan intelijen penting di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global .
Melalui revisi Undang-Undang Pertukaran Mata Uang Asing dan Perdagangan (Foreign Exchange and Foreign Trade Act), pemerintah Perdana Menteri Sanae Takaichi berupaya memastikan bahwa mereka dapat mengidentifikasi investasi asing yang dianggap berisiko tinggi dalam hal keamanan ekonomi nasional .
Pembentukan “Japan版CFIUS” atau yang secara resmi bernama “Komite Investasi Asing untuk Jepang” ini merupakan realisasi dari janji kampanye Takaichi ketika mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Partai Demokrat Liberal (LDP) pada musim gugur tahun lalu. Ia menyerukan perlunya versi Jepang dari CFIUS AS untuk memperkuat penyaringan investasi asing .
Komitmen ini juga tertuang dalam perjanjian koalisi pemerintahan yang ditandatangani oleh LDP dengan Partai Inovasi Jepang pada Oktober lalu. Dalam pidato kebijakannya di parlemen pada Februari, Takaichi menekankan bahwa entitas baru tersebut akan meningkatkan efektivitas penyaringan investasi langsung yang masuk ke Jepang .
Proses seleksi oleh panel yang direncanakan akan melibatkan sejumlah kementerian strategis, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI), serta Sekretariat Keamanan Nasional (NSS) di Kantor Kabinet yang akan bertindak sebagai ketua bersama .
Undang-undang pertukaran mata uang asing dan perdagangan saat ini menetapkan bahwa pemerintah harus melakukan seleksi awal terhadap investor asing ketika mereka memperoleh sejumlah saham tertentu di perusahaan yang bergerak di bidang bisnis penting terkait keamanan nasional, seperti penerbangan, listrik, dan nuklir .
Berdasarkan rancangan amandemen terbaru, cakupan pengawasan diperluas secara signifikan:
-
Investasi Tidak Langsung: Seleksi juga akan dilakukan ketika perusahaan asing lain mengakuisisi perusahaan asing yang sudah memiliki saham di perusahaan Jepang. Dengan kata lain, kepemilikan tidak langsung atas saham perusahaan Jepang kini masuk dalam radar pengawasan .
-
Risiko Tinggi di Luar Sektor Inti: Jika risiko keamanan dinilai sangat tinggi—misalnya ketika investasi dilakukan oleh perusahaan yang sebelumnya pernah melanggar undang-undang valuta asing dan perdagangan—pemerintah akan meninjau aktivitas perusahaan tersebut, bahkan di industri yang saat ini tidak tercakup oleh undang-undang .
-
Investor Jepang di Bawah Pengaruh Asing: Menurut rancangan tersebut, investor Jepang yang diakui berada di bawah pengaruh pemerintah asing atau perusahaan milik negara juga akan dianggap sebagai “investor asing” dan tunduk pada mekanisme penyaringan yang sama .
Di Amerika Serikat, CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) berwenang untuk memutuskan apakah investasi di negara tersebut oleh perusahaan asing menimbulkan risiko keamanan nasional. Jika komite mengidentifikasi masalah dengan investasi semacam itu, mereka dapat merekomendasikan kepada presiden untuk memblokir atau menangguhkan sementara investasi tersebut .
Dalam beberapa tahun terakhir, CFIUS terlibat dalam meneliti tawaran kontroversial Nippon Steel Corp. untuk mengakuisisi United States Steel Corp. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan sekutu dekat AS sekalipun tetap menghadapi pengawasan ketat terkait keamanan nasional .
Dengan dibentuknya badan serupa di Jepang, pemerintah Takaichi berharap dapat menyeimbangkan antara keterbukaan terhadap investasi asing dengan perlindungan kepentingan nasional di era persaingan teknologi global yang semakin ketat .
(*Kyodo News/ *The Japan Times/ *NHK/ *Reuters)