Jakarta, KomentarNews – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membatasi pengajuan anggaran baru oleh kementerian dan lembaga (K/L) sebagai langkah menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah. Pembatasan ini dijalankan bersamaan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja K/L.
“Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Mulanya, persentase potongan anggaran tiap K/L ditargetkan sebesar 10 persen. Namun, Purbaya mengaku masih mengkaji besaran potongan yang akan diterapkan. Ia menilai pendekatan yang lebih efektif adalah pemerintah yang memutuskan sendiri pemotongan, bukan menunggu usulan dari masing-masing K/L.
“Kami lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kami usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen. Tapi, kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan potong tapi nambah terus. Ya sudah, saya bilang, saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Persenannya lagi kami diskusikan,” jelas Menkeu.
Purbaya menambahkan, kebijakan efisiensi belanja serta pembatasan pengajuan anggaran K/L akan dijalankan dengan tetap memperhatikan kebutuhan ekonomi, sehingga perekonomian nasional tetap terjaga.
“Kami pastikan belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu tepat waktu. Bukan yang dipotong, ya. Kami pastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya pantau harian di tempat kami,” tuturnya.
Pembahasan persentase pemotongan anggaran sebelumnya disampaikan oleh Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3) sore. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda untuk sementara waktu. Fokus efisiensi menyasar pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda,” katanya.
Selain efisiensi pada tingkat program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bagian dari penghematan anggaran negara. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.
Kebijakan efisiensi dan pembatasan anggaran ini diambil sebagai respons terhadap ketidakpastian global, terutama potensi dampak konflik geopolitik yang berkepanjangan di Timur Tengah terhadap perekonomian nasional.
(*ANT/ *Kementerian Keuangan/ *CNBC Indonesia)