Jakarta, KomentarNews – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia diprediksi bakal terus bergulir. Sebuah studi terbaru dari lembaga think-tank Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan adanya potensi “badai PHK” baru yang mengintai para buruh di Tanah Air, terutama di kantong-kantor industri padat karya.
Laporan bertajuk “Badai PHK (Belum) Berlalu” yang dirilis akhir Mei 2026 ini memproyeksikan akan ada tambahan 15.300 hingga 20.300 tenaga kerja yang terancam kehilangan pekerjaannya. Angka ini berada di luar potensi PHK di sektor lain yang sudah terjadi sebelumnya .
Pemicu utamanya adalah pelemahan nilai tukar Rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.789 per dolar AS baru-baru ini, serta terganggunya rantai pasok global akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang menyumbat jalur distribusi di Selat Hormuz .
Dari total angka yang mengkhawatirkan tersebut, sektor manufaktur diperkirakan akan menjadi sektor yang paling terpukul.
“PHK terbesar kemungkinan akan terjadi di sektor manufaktur dengan jumlah kurang lebih mencapai 8.700 – 12.100 pekerja,” tulis CORE dalam laporannya yang dikutip Sabtu (30/5/2026) .
CORE menilai bahwa industri yang paling rentan adalah sektor-sektor yang memiliki intensitas impor bahan baku tinggi namun bersifat padat karya . Industri yang terancam antara lain:
Tekstil dan Pakaian Jadi (menampung 3,76 juta pekerja)
Alas Kaki (menampung 921.000 pekerja)
Elektronik & Komponen
Kimia dan Farmasi (yang 85% bahan bakunya harus diimpor)
Selain manufaktur, sektor lain yang juga akan terdampak adalah sektor jasa (diperkirakan 3.300 – 4.500 pekerja) dan sektor pertanian (3.300 – 3.600 pekerja) .
Laporan tersebut mengidentifikasi Jawa Barat, Banten, dan Batam sebagai daerah yang paling berisiko tinggi atau episentrum gelombang PHK kali ini.
Wilayah-wilayah tersebut merupakan pusat aglomerasi industri yang memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap komponen bahan baku impor. Ketika biaya produksi membengkak karena rupiah melemah, perusahaan-perusahaan di daerah tersebut paling cepat merasakan dampaknya .
Sebelumnya, data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) periode Januari-April 2026 juga menunjukkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi, yaitu 3.339 pekerja atau sekitar 21,65 persen dari total nasional .
Peneliti CORE menjelaskan bahwa krisis ketenagakerjaan kali ini bersifat terlokalisasi. Penurunan ini adalah efek domino dari tekanan eksternal yang sangat kuat.
“Kami menggunakan Tabel Input-Output tahun 2020 yang dirilis oleh BPS untuk mengestimasi potensi penurunan serapan tenaga kerja di tengah kenaikan biaya impor bahan baku yang tengah dihadapi oleh perusahaan manufaktur,” jelas CORE .
Mereka menggunakan asumsi bahwa hambatan di Selat Hormuz masih akan terjadi dalam 2-3 bulan ke depan, sehingga perusahaan akan terus menghadapi kelangkaan bahan baku. “Dengan asumsi hambatan di Selat Hormuz masih akan terjadi, perusahaan akan menghadapi kelangkaan bahan baku. Nilai tukar terus merosot melebihi Rp 17.400,” sambung laporan tersebut .
Meskipun faktor eksternal menjadi pemantik utama, CORE menilai data ini menunjukkan rapuhnya pasar tenaga kerja di Indonesia sejak lebih dari satu dekade terakhir .
Salah satu konsekuensi paling serius dari ancaman PHK ini adalah potensi membengkaknya jumlah pekerja informal. Per Februari 2026, jumlah tenaga kerja informal di Indonesia sudah mencapai 87,74 juta jiwa, atau sekitar 59,42 persen dari total tenaga kerja aktif nasional .
Pertumbuhan tenaga kerja formal sepanjang 2021-2025 hanya mencapai 0,8 persen, jauh lebih rendah dibanding sektor informal yang tumbuh 3,2 persen .
Peneliti CORE, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan bahwa laporan mereka ingin menunjukkan bagaimana gejolak eksternal bisa berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik.
“Ini sebagai shock therapy bagi pemerintah agar tidak hanya terlena dengan data makro ekonomi yang stabil,” ujar Yusuf dalam laporannya .
Merespons tekanan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Meskipun mengakui adanya gejolak, ia optimis daya beli masyarakat masih terjaga dan pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga .
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan mulai memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK agar proses pencairan hak pekerja bisa dilakukan lebih cepat.
(pikiran-rakyat/detikfinance/cnbcindonesia)
