TOMOHON, KOMENTAR-NEWS.COM — Kebijakan biaya penyelesaian studi di Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) kini disorot tajam dan bahkan mulai dimunculkan sebagai dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang berkedok biaya akademik. Tanpa rincian resmi penggunaan dana, lonjakan biaya dari Rp6,25 juta menjadi Rp10 juta memicu kecaman keras dari mahasiswa.
Awalnya mahasiswa diwajibkan membayar Rp6.250.000 untuk ujian proposal dan ujian skripsi. Namun kini, tanpa penjelasan yang memuaskan, biaya tersebut direncanakan naik menjadi Rp10.000.000 — melonjak hampir dua kali lipat
Pungutan Tambahan yang Juga Dikeluhkan:
– Kewajiban membeli buku cetak mekanisme penelitian yang dijual oleh kampus
– Biaya dokumen hasil skripsi yang diserahkan ke fakultas — tanpa bukti rincian biaya pembuatannya
Yang paling mencurigakan: tidak ada penjelasan resmi ke mana uang-uang tersebut akan dialokasikan. Tidak ada struk terperinci, tidak ada laporan pertanggungjawaban. Padahal, Pasal 48 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 mewajibkan pengelolaan dana pendidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Kalau biaya naik tapi tidak ada yang tahu untuk apa dan ke mana uangnya, ini bukan lagi biaya akademik — ini sudah terindikasi pungutan yang tidak wajar.” — ujar salah satu mahasiswa.
Tak tinggal diam, DPM UKIT bersama DPM Fakultas Teologi menyampaikan surat aspirasi resmi bertanggal 5 Oktober 2026 kepada Pimpinan Dekanat Fakultas Teologi. Surat ditandatangani oleh Ketua DPM UKIT Valencia Talumewo dan Ketua DPM Fakultas Teologi Giftheo Buruning, S.Th.
– Mahasiswa Harus Dilibatkan dalam Evaluasi
Pihak dekanat diminta melibatkan mahasiswa secara nyata dalam setiap evaluasi kebijakan biaya. Mahasiswa yang belum mampu membayar tetap harus punya jalan menyelesaikan studi tanpa terhalang biaya.
– Yang Sudah Bayar Juga Diperhatikan
Jika terjadi penyesuaian biaya ke depan, mahasiswa yang sudah membayar sebelumnya juga berhak mendapat kebijakan yang adil — tidak boleh diabaikan.
Di penutup surat, DPM UKIT mengutip Kitab Amos 3:8–9:
“Bukalah mulutmu, pikirkan dan hakilah perkara anak-anak miskinmu. Bukalah mulutmu, hakimi dengan adil, dan belalah hak orang miskin dan orang yang membutuhkan.”
“Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang tertindas. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil.”
Pesan intinya tegas: pendidikan tidak boleh hanya milik mereka yang berkantong tebal. Mahasiswa dari kalangan kurang mampu berhak menyelesaikan studinya dengan bermartabat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dekanat Fakultas Teologi UKIT belum memberikan tanggapan resmi terhadap surat aspirasi DPM UKIT. Mahasiswa berharap kebijakan ini segera ditinjau ulang dengan prinsip keadilan dan transparansi. Perkembangan selanjutnya akan terus kami pantau.(***)
