JAKARTA — Di tengah meningkatnya ketegangan global yang mengancam jalur pelayaran vital dunia, Pemerintah Jepang bergerak menyusun strategi penting: mengembangkan jalur pelayaran alternatif melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai pengganti Selat Malaka yang selama ini menjadi urat nadi perdagangan dunia.
Berdasarkan rencana yang diumumkan melalui Kementerian Luar Negeri Jepang, Tokyo berencana menyusun peta navigasi berpresisi tinggi di lima titik strategis jalur pelayaran di kawasan Asia Tenggara, bekerja sama dengan Indonesia dan Filipina. Lima titik tersebut meliputi Selat Sunda, Selat Ombai, dan Selat Maluku di Indonesia, serta Selat Surigao dan Selat Balabac di Filipina. Langkah ini disampaikan Jepang seiring meningkatnya kekhawatiran atas gangguan perdagangan global akibat konflik yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz.
Jepang menyiapkan dua jalur utama alternatif: pertama, jalur melalui ALKI I Selat Sunda menuju Selat Surigao di Filipina; dan kedua, jalur melalui ALKI III Selat Ombai lalu ke utara melalui Selat Maluku. Kedua rute ini akan berfungsi sebagai cadangan andai terjadi penutupan atau gangguan pada Selat Malaka dan Selat Singapura yang saat ini dilintasi lebih dari 80% kapal tanker pengangkut minyak menuju Jepang.
Untuk mewujudkan rencana ini, Jepang mengalokasikan anggaran sekitar 2 miliar Yen per selat yang akan disalurkan melalui skema kerja sama pembangunan resmi atau Official Development Assistance (ODA). Kegiatannya mencakup survei hidrografi dan pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran guna menghasilkan peta laut berakurasi tinggi yang nantinya tetap dipublikasikan oleh negara pantai masing-masing
Rencana ini membuka peluang sekaligus menghadirkan tantangan strategis bagi Indonesia. Posisi perairan Indonesia yang terletak di persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik semakin mengukuhkan peran negara ini sebagai poros maritim dunia. Intensitas pelayaran yang meningkat berpotensi memperkuat perekonomian daerah dan nasional, namun di sisi lain juga menuntut kewaspadaan tinggi.
Penulis analisis, Dr. Gentio Harsono dari Universitas Pertahanan RI, mengingatkan bahwa kegiatan pemetaan hidrografi resolusi tinggi memiliki dimensi keamanan yang sensitif karena menghasilkan data detail karakteristik dasar laut yang bernilai strategis. Oleh karena itu, seluruh kegiatan harus tetap berada di bawah kendali dan pengawasan Pemerintah Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Survei Hidrografi dan Pemetaan Hidrografi Nasional.
Dr. Gentio juga menekankan pentingnya penguatan Kesadaran Wilayah Laut atau Maritime Domain Awareness (MDA) oleh TNI Angkatan Laut. Integrasi sistem pengawasan, mulai dari radar pantai, sistem identifikasi kapal, satelit, pesawat patroli, hingga kemampuan survei hidrografi nasional, mutlak diperlukan agar data strategis dan kedaulatan Indonesia tetap terjaga.
“Kita tidak lagi ragu, hidrografi bukan hanya sekadar peta laut belaka, melainkan kunci pintu gerbang perekonomian negara dan ujung tombak pertahanan laut negara,” tulisnya dalam analisis tersebut.
Dengan kata lain, kehadiran rute alternatif yang dikembangkan Jepang ini adalah peluang besar yang harus dikelola dengan kedaulatan yang kuat — agar Indonesia tidak sekadar menjadi jalur lewat, tetapi benar-benar menjadi penguasa dan penentu kebijakan di perairannya sendiri.
