MANADO — Pembayaran ganti rugi bagi warga bantaran sungai di Kota Manado kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kota Manado, Jendri Amrain, menegaskan pembayaran yang seharusnya direalisasikan sejak 2019 itu hingga kini belum tuntas.
Salah satu wilayah yang terdampak normalisasi adalah Tikala-Paal 2. Di sana, banyak warga yang lahannya masuk dalam rencana normalisasi sungai, namun hak ganti ruginya belum juga diterima.
Berdasarkan data dan informasi, persoalan ini sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Manado dan selanjutnya pembahasan juga di DPRD Provinsi yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Utara. Rapat tersebut dihadiri jajaran Komisi III, Pelaksana Tugas Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I, serta perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kantor pertanahan terkait.
Dalam RDP itu, pihak BWS berjanji segera merealisasikan pembayaran ganti rugi. Namun, hingga kini janji tersebut belum ditepati.
“Di mana komitmen Balai Wilayah Sungai untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat? Tidak cukupkah waktu lima tahun yang telah lewat, yang membuat masyarakat terkatung-katung?” tegas Jendri.
Ia bahkan meminta BWS dan BPN untuk mundur jika tidak mampu menyelesaikan persoalan warga.
“Jika BWS dan BPN tidak mampu menyelesaikan masalah warga, baiknya mundur saja,” ujarnya.
Situasi kian memanas karena kesabaran warga mulai habis. Jendri mengungkapkan, masyarakat berencana menggelar aksi demonstrasi ke kantor BWS dan BPN jika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat.
“Untuk saat ini saya masih bisa meredam emosi warga. Kami berharap BWS dan BPN segera mengambil langkah untuk menyelesaikan tunggakan yang seharusnya diterima warga,” kata Amrain.
Lebih lanjut, Jendri menjelaskan dilema yang dihadapi warga. Di satu sisi, lahan mereka tidak bisa lagi dibangun maupun dijual karena masuk dalam rencana normalisasi sungai. Di sisi lain, ganti rugi yang dijanjikan tak kunjung cair.
“Warga tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Mau membangun atau menjual lahan, tidak bisa dilakukan karena adanya rencana normalisasi sungai,” jelasnya.
Jendri pun mengingatkan BWS dan BPN agar serius memperhatikan keluhan warga. Menurutnya, pembayaran ganti rugi normalisasi sungai adalah hak masyarakat yang tidak boleh ditunda lagi.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada oknum yang menyalahgunakan anggaran yang seharusnya menjadi hak warga.
“Jangan sampai ada oknum tertentu yang berpotensi menyalahgunakan anggaran yang seharusnya menjadi hak warga. Jika sampai seperti itu, jangan salahkan jika Kepolisian dan Kejaksaan turun langsung melakukan pemeriksaan,” tutupnya.(***)
