Kasus Perjadin DPRD Kota Bitung, Praktisi Hukum: Jaksa Wajib Kejar Koruptor Sekaligus Kembalikan Kerugian Negara

Bitung, KOMENTAR NEWS Sejumlah kalangan menilai bahwa penuntasan kasus perjalanan dinas (Perjadin) DPRD Kota Bitung, belum sampai pada titik final.

Pasalnya, beberapa nama yang turut disebut-sebut dalam kasus yang menyebabkan kerugian Negara sebesar kurang lebih Rp3,35 miliar ini, hingga kini masih melenggang bebas.

Mereka adalah VG (Ketua DPRD Kota Bitung saat ini), RP (Anggota DPRD aktif), BGL, MT, SP, YK, HA, EW, MD, YS, FJ, LL serta.

Hal ini tentu menimbulkan kejanggalan mengingat hasil penilaian BPKP dengan audit, ahli dan tim audit perwakilan BPKP diperoleh kerugian negara yang tidak sedikit.

Berikut rinciannya:

1. VIVI GANAP Rp140,198,000

2. MAIKEL WALEWANGKO Rp130,586,900

3. RAFIKA PAPENTE Rp126,786,400

4. YUSUF SULTAN Rp122,524,675

5. FRANGKY JULIANTO Rp111,086,000

6. FEMMY LUMANTOW Rp91,902,879

7. MEDY TUWO Rp80,771,767

8. BILLY GLEN LOMBAN Rp80,580,800

9. STENLY PANGALILA Rp78,200,600

10. YONDRIS KANSIL Rp77,463,000

11. HANDRY ANUGERAHANG Rp71,454,800

12. ERWIN WURANGIAN Rp64,719,000

13. LADY LUMANTOW Rp61,127,400

Menariknya, di antara nama-nama tersebut, tercatat ada satu berstatus ASN di Sekretariat DPRD Kota Bitung yang saat ini sudah ditahan di rutan Malendeng, padahal  nominal kerugian negara terbilang sangat kecil yaitu Rp36.035.00 jika dibandingkan dengan 13 nama lainya.

Paul Kumentas, SH, selaku salah satu praktisi hukum mengatakan, sebenarnya semua juga sudah tahu bahwa “nasib” perkara Perjadin ini ada di tangan jaksa selaku penyidik dan penuntut umum, khususnya bila fakta persidangan menyatakan bahwa ada pelaku lain di luar para terhukum.

“Perlu diingat bahwa jaksa bukan hanya penyidik dan penuntut umum, tapi jaksa juga adalah pengacara negara.  Sudah menjadi kewajiban jaksa untuk mengejar pelaku korupsi, sekaligus mengembalikan kerugian negara,” kata Kumentas.

Menurut dia,  sebagaimana semangat KUHP sekarang, yaitu Keadilan Restoratif (pemulihan).

“Yang pasti masyarakat Bitung menanti keseriusan korps Adhyaksa untuk menyelesaikan kasus  Perjadin ini sampai benar-benar tuntas, bukan hanya sekedar yang penting sudah ada yang dipenjarakan,” sebutnya.

Di satu sisi, Kejaksaan Negeri Bitung saat dikonfirmasi, Kamis  (9/4/2026) melalui Kasie Intelijen, sampai berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan. (VM)