Jakarta, KomentarNews – Komisi III DPR RI mendorong TNI dan Polri untuk bersinergi dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Sinergi ini dinilai penting karena kasus tersebut melibatkan personel dari kedua institusi.
“Komisi III DPR RI mendorong Polri dan pihak TNI untuk tetap bersinergi dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap saudara Andrie Yunus,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat khusus terkait kasus itu di Jakarta, Rabu (18/3/2026).
Habiburokhman menegaskan bahwa sinergi antara TNI dan Polri harus memedomani Pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Pasal tersebut mengatur tentang peradilan koneksitas, di mana tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
“Pedomani ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru dalam penanganan perkara ini,” ucapnya.
Habiburokhman mengapresiasi Polri dan pihak terkait yang telah mengungkap terduga pelaku. Apresiasi yang sama juga disampaikan perwakilan fraksi partai politik yang hadir dalam rapat tersebut.
“Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Polri dan seluruh pihak terkait yang telah mengungkap peristiwa dan identitas para pelaku kasus penyiraman air keras terhadap saudara Andrie Yunus,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Komisi III DPR RI turut menyepakati pembentukan panitia kerja (panja) untuk mengawal kasus ini. Komisi juga akan melaksanakan rapat kerja dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan pihak korban sebagai komitmen dalam penegakan terhadap perlindungan hak asasi manusia.
Andrie Yunus diserang oleh orang tidak dikenal di bilangan Jakarta Pusat pada Kamis (12/3/2026) malam, sesaat setelah menyelesaikan rekaman siniar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang membahas topik militerisme dan uji materi Undang-Undang TNI.
Dalam perkembangannya, Polda Metro Jaya telah mengungkap dua inisial terduga pelaku dari pihak sipil. “Dapat kami informasikan bahwa dua orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini satu inisial BHC, dan satu inisial MAK,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Iman Imanuddin saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Di sisi lain, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menyatakan telah menahan empat orang personel atas dugaan keterlibatan dalam kasus itu. Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto di Jakarta, Rabu, mengatakan keempat personel yang berinisial NDP, SL, BWH, dan ES ditahan di Puspom TNI untuk pendalaman lebih lanjut.
“Kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma BAIS (Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis) TNI. Jadi, bukan dari satuan mana-mana, tetapi dari Denma BAIS TNI,” ujarnya.
Dengan terungkapnya pelaku dari kedua institusi, proses hukum ke depan akan menjadi ujian bagi sinergi TNI-Polri dalam menangani kasus koneksitas ini.
(*ANT/ *CNN Indonesia/ *Kompas)
