SULUT, KOMENTAR-NEWS.COM– Di tengah gempuran teknologi dan tantangan sosial yang makin kompleks, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah tegas. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Pemprov Sulut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis tahun 2026 yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan se-Sulawesi Utara. Agenda besar ini digelar di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu, dan resmi dibuka langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov), Tahlis Gallang.
Momen ini menjadi sangat istimewa dan krusial karena tetap terlaksana dengan meriah meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah. Tingginya antusiasme peserta yang hadir dari seluruh kabupaten dan kota membuktikan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar agenda rutin, melainkan prioritas utama yang menjadi perhatian serius semua pihak.
“Saya apresiasi besar kepada Dinas PPA yang tetap konsisten menghadirkan forum strategis ini di tengah berbagai tantangan. Kehadiran Bapak Ibu sekalian dari berbagai penjuru daerah adalah bukti nyata bahwa isu ini sangat penting dan harus terus kita bahas demi kebaikan bersama,” ujar Tahlis Gallang dalam sambutannya yang penuh semangat.
Dalam arahannya, Sekprov Sulut menyoroti dua ancaman besar yang kini mengintai masa depan Sulawesi Utara, bahkan sering kali tidak disadari oleh banyak pihak. Pertama, bahaya penyebaran paham radikalisme yang kini bermetamorfosis lewat gawai dan dunia maya. Ia mengingatkan, anak-anak dan remaja adalah kelompok yang paling rentan terpapar pengaruh buruk ini karena kemudahan akses teknologi. Jika tidak diantisipasi sejak dini melalui edukasi dan pengawasan ketat, ancaman ini bisa merusak pola pikir generasi penerus bangsa.
“Radikalisme tidak lagi datang dengan cara yang keras, tapi masuk lewat genggaman tangan anak-anak kita. Ini bahaya nyata, diam-diam merusak karakter, dan harus kita lawan bersama-sama mulai sekarang,” tegas Tahlis dengan nada serius.
Ancaman kedua yang tak kalah mengkhawatirkan adalah maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya yang terjadi di dalam lingkaran keluarga. Menurut pengamatan pemerintah, kasus yang terjadi di luar rumah lebih mudah terdeteksi dan ditangani. Namun, kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga sering kali tertutup rapat, terbungkus rahasia keluarga, dan baru terungkap saat dampaknya sudah parah. Hal ini menjadi tantangan terberat bagi penegakan hukum dan perlindungan sosial saat ini.
“Kekerasan di dalam rumah itu musuh dalam selimut. Sulit terdeteksi, sulit dibuktikan, tapi lukanya sangat dalam. Baik itu kekerasan maupun ancaman paham radikal, keduanya butuh perhatian luar biasa. Kita tidak bisa bekerja sendiri; butuh sinergi, langkah pencegahan yang kuat, dan keberanian untuk bertindak,” tambahnya.
Sekprov Tahlis Gallang menegaskan, pertemuan ini tidak boleh berhenti sekadar menjadi diskusi atau seremonial belaka. Rakor PPA 2026 harus melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret, terukur, dan solutif. Ia mendorong kolaborasi erat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat hukum, lembaga pendidikan, hingga seluruh elemen masyarakat.
“Anak-anak dan perempuan di Sulawesi Utara adalah aset berharga, mereka adalah bagian dari Generasi Emas Indonesia 2045. Masa depan bangsa ada di tangan mereka, dan tugas kita hari ini adalah memastikan lingkungan mereka aman, damai, dan jauh dari segala ancaman,” ujarnya mengakhiri sambutan dengan harapan besar.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulut menegaskan komitmennya untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi lintas daerah. Tujuannya satu: agar perlindungan terhadap perempuan dan anak berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan di seluruh pelosok Sulawesi Utara, menjamin masa depan yang lebih aman dan cerah bagi generasi mendatang
