Jakarta, KomentarNews – Bank Indonesia (BI) meluncurkan program Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan (AKSI KLIK) guna mempersempit kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan masyarakat di tengah pesatnya digitalisasi layanan keuangan.
“Meningkatkan inklusi keuangan idealnya diimbangi oleh peningkatan literasi keuangan. Masalahnya tidak hanya soal masyarakat bisa menggunakan account, QRIS, maupun yang lain, tapi bagaimana mereka itu terliterasi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam peluncuran AKSI KLIK dan AKU BISA SEJAHTERA yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Kesenjangan Literasi dan Inklusi Keuangan
Merujuk hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia berada di atas tingkat literasi keuangan. Jika dihitung dengan indikator produk keuangan dan pembayaran di bawah pengawasan OJK dan BI serta mencakup produk dari BPJS dan lembaga jasa keuangan lainnya, indeks inklusi mencapai 92,74 persen. Namun di sisi lain, indeks literasi masih berada di angka 66,64 persen.
Perry mengingatkan pentingnya peningkatan literasi keuangan di tengah pesatnya digitalisasi layanan keuangan. Menurutnya, literasi diperlukan agar masyarakat tidak hanya mampu mengakses produk keuangan, tetapi juga memahami risiko serta terlindungi dari berbagai kejahatan digital, termasuk pinjaman online ilegal.
Sinergi Percepatan Digitalisasi dan Literasi
Dalam konteks tersebut, BI terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program, baik secara internal maupun melalui sinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, OJK, perbankan, serta kementerian dan lembaga terkait.
Upaya tersebut juga dilakukan seiring percepatan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain melalui implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), BI-Fast, dan lainnya.
“Sekarang QRIS tahun ini sudah hampir masif digunakan, penggunanya hampir 60 juta. Kurang lebih tahun ini 50 juta penggunanya adalah UMKM. Oleh karena itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran perlu terus diimbangi dengan penguatan literasi keuangan,” kata Perry.
Tiga Buku Panduan Literasi Keuangan
Dalam rangka AKSI KLIK, BI telah menyusun tiga buku sebagai panduan literasi keuangan digital:
-
Buku Pertama – Strategi dan program edukasi dalam rangka literasi keuangan digital menuju kesejahteraan keuangan. Kepala Departemen Ekonomi – Keuangan Inklusif dan Hijau BI Anastuty K. menjelaskan bahwa buku ini menekankan tiga sasaran utama untuk mencapai kesejahteraan keuangan, yaitu pemenuhan kebutuhan dan kewajiban finansial (financial needs and obligation), ketahanan keuangan (financial resilience), serta keberlanjutan keuangan (financial sustainability).
-
Buku Kedua – Panduan modul edukasi keuangan digital untuk pelatihan tingkat dasar. Buku ini menyasar tujuh segmen prioritas: pelaku UMKM; masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); pelajar, mahasiswa, santri, dan pemuda; penyandang masalah kesejahteraan sosial; masyarakat di daerah 3T; perempuan; serta pekerja migran. Cakupan materi meliputi pengenalan uang, pengelolaan anggaran (budgeting), transaksi keuangan, produk dan layanan keuangan, serta perlindungan terhadap risiko keuangan.
-
Buku Ketiga – Pedoman implementasi model bisnis UMKM berkelanjutan. Buku ini merupakan penyempurnaan dari Pedoman Pengembangan UMKM Hijau yang sebelumnya diluncurkan BI, sekaligus diselaraskan dengan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3. Buku terbaru difokuskan pada aksi mitigasi untuk membantu UMKM bertransisi menuju praktik usaha yang lebih berkelanjutan. Melalui pedoman tersebut, diharapkan dapat membantu UMKM memahami standar keberlanjutan, meningkatkan peluang memperoleh sertifikasi hijau, serta memperluas akses terhadap pembiayaan hijau dari sektor perbankan.
Program AKU BISA SEJAHTERA untuk Akses Pembiayaan UMKM
Pada kesempatan yang sama, BI juga meluncurkan Akses Keuangan melalui Business Matching dan Literasi untuk Kesejahteraan Keuangan (AKU BISA SEJAHTERA). Anastuty menjelaskan, program tersebut dilatarbelakangi oleh perlambatan penyaluran kredit kepada sektor UMKM. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan kredit UMKM tercatat terkontraksi hingga minus 0,53 persen.
Menurutnya, penurunan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor. Dari sisi penawaran (supply), perbankan cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, khususnya kepada sektor mikro. Sementara dari sisi permintaan (demand), melemahnya daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, membuat pelaku UMKM menahan ekspansi usaha sehingga enggan menambah pinjaman.
Melalui program AKU BISA SEJAHTERA, BI berupaya memfasilitasi business matching pembiayaan antara UMKM dan lembaga keuangan. Anastuty mengatakan kegiatan ini akan dilaksanakan secara intensif mulai bulan ini hingga Agustus mendatang, dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki binaan UMKM.
Dengan diluncurkannya kedua program ini, BI berharap dapat mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, sehingga tercipta ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
(*BI/ *Ant/ Kompas)
