Jakarta, Komentarnews – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai kreativitas yang dinilai seharga Rp0 atau gratis dapat mengubur industri kreatif. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap kasus dugaan korupsi penggelembungan anggaran yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara .
“Proses kreatif adalah nyawa dari industri kreatif. Ia seharusnya dihargai sebagai keahlian, bukan justru dinihilkan, apalagi dikriminalisasi. Ketika ide dan kreativitas dinilai Rp0, itu bukan sekadar keliru, itu berbahaya,” kata Cak Imin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (30/3/2026) .
Cak Imin menekankan bahwa dalam industri kreatif, nilai utama justru lahir dari proses panjang yang dimulai dari riset, eksplorasi ide, produksi, hingga eksekusi. Proses tersebut, menurutnya, tidak dapat diukur dengan pendekatan konvensional semata.
“Kalau ide, gagasan, dan proses kreatif dinilai Rp0, itu bukan hanya keliru, itu berbahaya. Itu sama saja dengan membunuh kreativitas,” ujarnya .
Lebih lanjut, ia mengingatkan aparat penegak hukum bahwa bila pekerja kreatif dikriminalisasi karena proses panjang tersebut, hal itu dapat berdampak sistemis terhadap dunia pendidikan maupun regenerasi pelaku industri kreatif.
“Jika kreativitas dianggap tidak bernilai, maka kampus bisa kehilangan semangat mengajarkan inovasi. Lalu, siapa yang akan berkarya? Siapa yang akan melanjutkan ekosistem ini?” ujarnya .
Cak Imin mengingatkan bahwa saat ini jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidup pada sektor ekonomi kreatif, mulai dari kreator konten, videografer, editor, hingga desainer.
“Jangan sampai pendekatan yang keliru justru membuat para kreator takut berkarya. Kita butuh keberanian berinovasi, bukan ketakutan akibat salah tafsir,” katanya .
Ia juga menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Kinerja ekonomi kreatif dalam satu tahun pemerintahan Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menunjukkan arah konsisten menuju ekonomi yang berdaulat, berdaya saing, dan berbasis inovasi.
Kasus ini bermula dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, untuk 20 desa pada periode 2020-2022. Videografer Amsal Christy Sitepu dituntut hukuman dua tahun penjara, denda Rp50 juta, serta kewajiban mengembalikan kerugian negara sebesar Rp202 juta .
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sejumlah item dalam pembuatan video seperti ide, editing, cutting, dubbing, dan clip-on/mikrofon dinilai tidak bernilai (Rp0) oleh auditor Inspektorat Kabupaten Karo dan Jaksa Penuntut Umum .
Amsal mengaku hanya menawarkan proposal senilai Rp30 juta per desa langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara. Para kepala desa yang menjadi saksi di persidangan mengaku menyanggupi dan membayar sesuai kesepakatan .
“Dan hakim bertanya ‘Terus kenapa dia bisa dipenjara?’ Kepala desa menjawab ‘Nggak tahu Yang Mulia’,” kata Amsal sambil menahan tangis dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi III DPR RI .
Pada 30 Maret 2026, Komisi III DPR RI menggelar rapat terbatas dengan Amsal Sitepu. Para anggota dewan menyerukan majelis hakim untuk mempertimbangkan menjatuhkan putusan bebas atau hukuman ringan terhadap Amsal .
Cak Imin pun menegaskan pesan terakhirnya: “Jangan bunuh kreativitas. Lindungi, fasilitasi, dan hargai. Karena dari situlah masa depan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Indonesia dibangun,” katanya .
(*ANT/ *Media Indonesia/ *tvOne)