MINUT, KOMENTAR NEWS Ratusan Hukum Tua dan Perangkat Desa di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), dibekali soal pemahaman hukum dalam kaitannya dengan pengelolaan anggaran yang ada di desa.
Kegiatan yang dipusatkan di salah satu hotel ternama di Kecamatan Kalawat ini, dibuka oleh Sekretaris Daerah, Ir. Novly G. Wowiling, dengan Narasumbernya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dr. Hillary Brigitta Lasut, SH, LL.M.
Pada kesempatan itu, memberi apresiasi kepada penyelenggara yang boleh menyelenggarakan kegiatan strategis ini.
“Bukan rahasia lagi jika persoalan hukum yang menyangkut pengelolaan dana desa hingga kini telah menyeret banyak kepala desa, termasuk perangkat desa, ke jeruji besi. Maka dari itu, bagi saya ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam upaya meminimalisir jumlah kepala desa atau perangkat desa yang bersinggungan dengan hukum,” kata HBL, sapaan akrab Brigita, Senin (9/11/2026).
Dikatakannya lagi, ia telah mengidentifikasi sejumlah potensi persoalan dalam tata kelola pemerintahan desa, yang kerap bikin sejumlah kepala desa dan jajarannya tersandung kasus hukum, di antaranya: Tumpang tindih regulasi yang dapat menghambat kinerja pemerintah desa, Potensi penyalahgunaan maupun inefisiensi pengelolaan Dana Desa, serta Ketidaksesuaian kewenangan antara pemerintah desa dengan tingkatan pemerintahan di atasnya.
“Nah, bagaimana kita agar terhindar dari potensi-potensi di atas? Jawabannya adalah pengawasan dan pembinaan yang lebih terarah. Dan kegiatan hari ini bagi saya sudah menjadi bagian dari pengawasan dan pembinaan,” sebutnya.
Maka dari itu, ia meminta para peserta untuk benar-benar mengikuti kegiatan ini, sehingga tidak salah melangkah dalam hal pengambilan kebijakan.
“Patut untuk terus diingat bahwa pengawasan dan pembinaan bukanlah untuk menciptakan ketakutan di kalangan aparatur desa, melainkan memastikan setiap program pembangunan terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” kuncinya.
Sementara itu, Sekda Wowiling menyebutkan bahwa penguatan pengawasan, pembinaan, serta pemahaman regulasi terhadap para Hukum Tua dan perangkat desa sangat perlu dilaksanakan untuk dijadikan pedoman agar para ujung tombak pemerintah kabupaten tidak salah jalan.
“Ini juga menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan kapasitas aparat desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” kuncinya.
Sekadar diketahui, turut hadir dalam kegiatan itu di antaranya; Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulut, Heru Setiawan; Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut, Novita Lumintang; serta Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Korwas APB) BPKP, Fakri Dhani.
Selain itu, nampak pula; Inspektur Daerah, Steven Tuwaidan; perwakilan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, para Hukum Tua atau yang mewakili, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan se-Kabupaten Minut, serta unsur terkait lainnya.(ein)
