Jakarta, Komentarnews – Komisi Percepatan Reformasi Polri mengungkapkan rekomendasi reformasi kepolisian yang telah disusun dan akan segera dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa salah satu poin utama dalam rekomendasi tersebut adalah revisi terhadap ratusan regulasi internal Polri.
Jimly memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat dini hari, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo. Ia menjelaskan bahwa regulasi internal kepolisian perlu disesuaikan untuk mendukung reformasi berkelanjutan jangka panjang.
“Sekitar delapan Perpol (Peraturan Kepolisian) dan 24 Perkap (Peraturan Kapolri) yang harus direvisi supaya itu bisa jadi pegangan dalam rangka melakukan reformasi internal secara berkelanjutan untuk jangka panjang,” ucap Jimly.
Jimly juga mengungkapkan bahwa rekomendasi terkait wacana Polri di bawah kementerian akan turut dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Namun, ia enggan merinci lebih lanjut karena menunggu keputusan langsung dari kepala negara.
“Itu nanti poinnya itu ada di dalam. Nanti tinggal kami laporkan. Jadi, belum bisa kami ungkap. Nanti kami laporkan kepada Presiden. Nanti ada beberapa yang kita butuh beliau yang memutuskan,” ucapnya.
Kendati demikian, Jimly meluruskan bahwa frasa ‘di bawah’ kurang tepat digunakan. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, semua lembaga negara berada di bawah Presiden, termasuk TNI. Ia menegaskan yang lebih tepat adalah persoalan koordinasi antarlembaga.
Selain regulasi dan koordinasi kelembagaan, Jimly menyebutkan Komisi juga merumuskan teknis pengangkatan Kapolri hingga penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian.
“Termasuk isu pengangkatan Kapolri, pakai persetujuan DPR atau tidak? Hal-hal seperti itu muncul di masyarakat, maka kami diskusikan. Ada banyak hal yang kita sudah rumuskan, tapi belum bisa kami ungkap,” ucapnya.
Jimly menargetkan hasil evaluasi dan kajian yang telah disusun Komisi dapat segera dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ia menyebutkan untuk tanggal pastinya masih diatur oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
(*Antara/ CNN/ *Kompas)
