Manado, KOMENTAR-NEWS.COM – Di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil penilaian kualitas pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia pada Tahun 2025, Pemprov Sulut berhasil meraih nilai 84,18 yang masuk dalam kategori “Baik”, sekaligus memperoleh opini tertinggi: “Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi”.
Hasil penilaian resmi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut, Meilany F Limpar, kepada Gubernur Yulius Selvanus di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (19/5/2026). Penyerahan ini turut disaksikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Syaloom Korompis, serta perwakilan dari Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut, Kabag Billy Wowiling mewakili Flora Krisen.
Capaian ini menjadi bukti nyata adanya peningkatan mutu layanan yang signifikan, sekaligus indikator membaiknya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas pemerintah daerah. Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini juga menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara Pemprov Sulut dan Ombudsman RI dalam mengawasi sekaligus menyempurnakan kualitas pelayanan di seluruh jajaran pemerintahan.
Gubernur Yulius Selvanus atau akrab disapa YSK, dalam pernyataannya menegaskan bahwa pelayanan publik adalah wajah utama pemerintahan dan wajib ditempatkan sebagai prioritas tertinggi, karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan hak masyarakat.
“Pemerintah harus hadir memberikan pelayanan yang cepat, terbuka, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sinergi dan pengawasan dari Ombudsman sangat kami butuhkan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Capaian nilai 84,18 ini bukan milik perorangan, melainkan hasil kerja keras dan komitmen bersama seluruh jajaran pemprov untuk menghadirkan layanan yang prima, transparan, dan humanis. Kepercayaan masyarakat adalah kehormatan besar yang harus kami jaga dengan kerja nyata dan integritas tinggi,” tegas Yulius.
Prestasi positif ini juga tercatat pada kinerja sejumlah perangkat daerah lainnya. RSUD ODSK mencatatkan nilai tertinggi dengan 86,09, disusul Dinas Pendidikan dengan nilai 83,93, dan Dinas Sosial yang memperoleh 82,52. Angka-angka ini menegaskan bahwa standar pelayanan yang baik sudah merata di berbagai sektor pelayanan strategis.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulut, Meilany F Limpar, memberikan apresiasi tinggi atas keterbukaan dan responsivitas Pemprov Sulut dalam membangun komunikasi dan kolaborasi.
“Saya berharap koordinasi yang sudah terjalin dengan baik ini terus diperkuat, agar kualitas layanan publik di Sulawesi Utara semakin meningkat. Sehingga setiap warga yang membutuhkan layanan negara benar-benar merasakan pelayanan yang lebih baik, nyaman, mudah diakses, berkeadilan, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan,” ujar Limpar.
Keberhasilan ini menjadi modal kuat bagi Pemprov Sulut untuk terus bergerak maju, membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan saat ini, birokrasi tidak hanya bekerja, namun bekerja dengan benar, bersih, dan berorientasi penuh pada kepentingan rakyat.(rom)
