Jakarta, KomentarNews – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengembangkan instrumen baru untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam upaya penurunan tingkat pengangguran. Instrumen ini dirancang tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga menilai proses tata kelola dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa upaya penurunan pengangguran di daerah memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.
“Kami sangat mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan daerah dalam menurunkan angka pengangguran. Namun demikian, diperlukan instrumen pengukuran yang lebih komprehensif agar capaian tersebut dapat dinilai secara objektif dan berkelanjutan,” kata Yusharto di Command Center BSKDN, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Menurut Yusharto, pengukuran kinerja harus mencakup berbagai dimensi, mulai dari perencanaan kebijakan, implementasi program, dukungan anggaran, hingga inovasi daerah di sektor ketenagakerjaan.
Hal ini disampaikannya dalam Forum Diskusi Aktual bertajuk “Pengukuran dan Penilaian Kinerja Pemda dalam Penurunan Tingkat Pengangguran di Daerah”. Dalam forum tersebut, BSKDN mendorong penyusunan instrumen yang komprehensif dan berbasis data.
Yusharto juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun metodologi pengukuran, termasuk dengan akademisi dan kementerian/lembaga terkait.
“Kami sangat terbuka untuk menyempurnakan indikator yang ada. Dukungan data yang kuat menjadi kunci agar hasil pengukuran bisa lebih komprehensif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan bahwa pengukuran kinerja tidak hanya dilihat dari sisi tingkat pengangguran terbuka, tetapi juga dari sisi peningkatan kesempatan kerja.
“Kita mau lihat dari dua aspek, baik terkait tingkat pengangguran terbuka, maupun dari aspek kesempatan kerja. Ini penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Peneliti Senior The SMERU Research Institute Asep Suryahadi menekankan pentingnya indikator yang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan secara lebih spesifik dan kontekstual. Beberapa indikator penting yang perlu menjadi perhatian antara lain:
-
Tingkat pengangguran usia muda yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional
-
Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan yang cenderung stagnan
-
Dominasi pekerja di sektor informal yang tidak memiliki kepastian kerja dan rentan terhadap guncangan pasar
“Ada indikator-indikator yang perlu menjadi perhatian sehingga tantangan ketenagakerjaan dapat terjawab dengan tepat,” kata Asep.
Sejalan dengan itu, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan M. Mustafa Sarinanto menyampaikan bahwa tren pengangguran nasional menunjukkan perbaikan pascapandemi, meskipun masih menyisakan tantangan pada aspek kualitas pekerjaan.
“Memang pengangguran sempat meningkat sejak pandemi COVID-19, namun saat ini sudah mulai melandai. Dari 2021 hingga 2025, jumlah pengangguran menunjukkan tren penurunan. Namun, sebagian besar penyerapan tenaga kerja masih terjadi di sektor informal dengan tingkat upah yang relatif rendah,” jelas Mustafa.
Ia juga menyoroti dominasi sektor informal yang masih tinggi dan cenderung stagnan sebagai indikator bahwa pasar kerja belum sepenuhnya bergerak ke arah yang lebih produktif.
“Ini menandakan kita tidak hanya berbicara soal penurunan angka pengangguran, tetapi juga kualitas pekerjaan. Karena itu, pengukuran tidak bisa hanya mengandalkan data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional), melainkan perlu pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi,” tuturnya.
Dengan pengembangan instrumen baru ini, Kemendagri berharap pemerintah daerah dapat lebih fokus tidak hanya pada penurunan angka, tetapi juga pada peningkatan kualitas lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat.
(*BSKDN Kemendagri/ *ANT)