MANADO, KOMENTAR-NEWS.COM– Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, menghadiri pembukaan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 yang dirangkaikan dengan agenda rekonsiliasi di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut.
Dalam sambutannya, Tahlis menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan sensus ekonomi.
Ia menilai, kegiatan tersebut sangat penting dalam menyediakan data akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
“Sebagai pemerintah daerah, kami sangat membutuhkan data yang valid. Sensus ekonomi ini menjadi instrumen penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ujar Tahlis.
Ia mengungkapkan, kehadirannya dalam kegiatan tersebut juga sebagai bentuk balasan atas kunjungan silaturahmi yang sebelumnya dilakukan jajaran BPS Sulut.
Dalam pertemuan itu, telah dibahas secara awal pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dalam menyukseskan sensus ekonomi.
Menurut Tahlis, pengalamannya sebagai mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM memberikan gambaran nyata bahwa sektor usaha, khususnya mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sangat membutuhkan intervensi kebijakan berbasis data.
“Kalau kita bicara pelaku usaha, yang paling dominan itu justru usaha mikro. Hampir 98 persen pelaku usaha kita berada di sektor ini, dengan modal di bawah Rp1 miliar,” jelasnya.
Ia menambahkan, tantangan terbesar dalam pendataan adalah karakteristik usaha mikro yang cenderung tidak menetap. Banyak pelaku usaha yang hanya beroperasi pada momen tertentu, seperti bulan Ramadan atau Natal, kemudian berhenti beraktivitas.
“Ada pedagang yang sifatnya musiman. Setelah momentum selesai, mereka kembali ke aktivitas lain, bahkan sebagai ibu rumah tangga. Ini yang membuat pendataan menjadi sulit jika tidak dilakukan secara menyeluruh melalui sensus,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sulut, Watekhi, memimpin langsung pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari persiapan teknis dan koordinasi lintas sektor menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Sulut juga mengikutsertakan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam kegiatan rekonsiliasi guna memastikan kesiapan data dan koordinasi di lapangan.
Tahlis berharap, melalui sensus ekonomi ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran riil kondisi ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, sehingga program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dapat lebih terarah.
“Kami ingin setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak. Dengan data yang akurat, intervensi pemerintah bisa lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara,” pungkasnya.( Roma)
