SULUT, KOMENTARNEWS – Drama Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Fraksi Partai Demokrat berubah menjadi skandal yang menggemparkan. Bukan lagi sekadar perebutan kursi, proses sakral pengganti Billy Lombok kini diduga menjadi ladang pemerasan dengan banderol fantastis: Rp1,7 Miliar.
Kursi panas itu kini memicu keretakan hebat di internal Demokrat Sulut. Sejumlah nama elit pengurus DPD terseret, dan satu nama muncul sebagai korban yang berani buka suara: Jhon Sumual.
Kepada media ini, berdasarkan dokumen dan laporan tertulis yang diterima, Jhon Sumual mengaku menjadi korban dugaan mahar politik berkedok biaya pelicin pelantikan.
“Awalnya diminta Rp1,7 miliar. Nego jadi Rp1,5 miliar. Terakhir deal Rp700 juta, dengan DP Rp250 juta. Sisanya lunas setelah dilantik,” ungkap Sumual dalam laporan yang dikutip sumber terpercaya.
Faktanya, hingga hari ini kursi itu tak kunjung ia duduki.
Alur Dana Sistematis: Transfer, Kuitansi, dan Rekening Titipan
Sumual mengaku sudah mengeluarkan minimal Rp250 juta secara bertahap – Rp100 juta, Rp100 juta, dan Rp50 juta. Mirisnya, aliran dana itu tidak langsung ke partai, melainkan melalui rekening titipan.
Sebagian uang disebut ditransfer ke rekening Sekretaris DPC Demokrat Minahasa Utara, Reza Pomantow, atas perintah Sekretaris DPD Demokrat Sulut, Stenly Rondonuwu. Penyerahan lain dilakukan tunai dengan kuitansi.
Cerita ini bermula Desember 2025 saat Sumual berada di Papua. Ia dihubungi Bryan Charles Lasut (BCL) yang mengabarkan Billy Lombok akan di-PAW. Dari sanalah pintu negosiasi terbuka.
Pertemuan demi pertemuan digelar di tempat elit Jakarta: Grand Indonesia, Mall Atrium Senen, hingga hotel di kawasan Grogol. Nama-nama yang disebut hadir dalam pertemuan itu bukan orang sembarangan: Anggota DPRD Manado Cicilia Longdong, Anggota DPRD Sulut Enjel Wenas, Roger Mamesah, Roy Anter, dan Ronald Sampel.
Ganti Ketua, Tagihan Baru Muncul
Drama makin liar saat kursi Ketua DPD Sulut berganti dari Elly Lasut ke Hillary Lasut, lalu ke Mor Bastiaan. Setiap pergantian, ada saja tagihan baru.
Sumual mengaku bahkan diminta membayar bill makan malam penyambutan Mor Bastiaan di bandara senilai Rp7 juta dengan janji, “sudah aman proses PAW-nya”.
Ketika proses tak kunjung beres, muncul nama baru: Nortje Van Bone. Kepada Sumual, BCL menyebut Nortje punya akses kuat ke DPP Demokrat. Untuk memuluskan jalan, Sumual kembali diminta Rp50 juta yang dinego jadi Rp35 juta untuk ongkos ke Jakarta. Uang itu diserahkan cash di lobi hotel kawasan Hayam Wuruk.
Terakhir, ia kembali diminta Rp5 juta untuk operasional tambahan hotel dan tiket Nortje. Sumual hanya menyanggupi Rp4 juta.
Jika ditotal, selain Rp250 juta yang disebut sebagai DP mahar, Sumual mengaku habis puluhan juta lagi untuk tiket pesawat PP Manado-Jakarta, hotel, konsumsi dan entertainment yang disebut belum termasuk dalam deal Rp700 juta.
Bantahan Keras Para Elite
Hingga berita ini diturunkan, semua pihak yang namanya disebut kompak membantah.
Ketua DPD Demokrat Sulut, Mor Bastiaan menepis isu tersebut.
“Saya sudah konfirmasi kepada Pak Jhon Sumual dan beliau katakan bahwa tidak seperti itu keadaannya dan beliau tidak pernah sampaikan apa-apa kepada wartawan. Pak Jhon Sumual sekarang lagi di luar daerah. Jadi saya rasa semua sudah clear ya,” ujar Mor via WhatsApp.
Senada, Sekretaris DPD Stenly Rondonuwu membantah keras aliran dana ke dirinya.
“Intinya tidak pernah ada uang begitu mengalir ke saya. Bukan nomor rekening saya ini broo, nanti cek langsung nama nomor rekening ini yaa, biar clear,” tegas Stenly.
Sementara Sekretaris DPC Demokrat Minut Reza Pomantow bungkam saat dikonfirmasi. Bryan Charles Lasut, Nortje Van Bone, Billy Lombok, hingga DPP Demokrat belum memberikan jawaban.
Pertanyaan besar kini menggantung: Jika PAW adalah mekanisme resmi partai dan negara, untuk apa uang miliaran itu diminta? Siapa penerima akhirnya? Dan apakah ini murni penipuan atau praktik jual-beli kursi legislatif yang sistematis?
Media ini masih membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi semua pihak yang disebutkan, sembari menunggu langkah aparat penegak hukum membongkar skandal mahar Rp1,7 miliar ini. (***)
