Jakarta, Komentarnews – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara resmi memblokir akses ke situs web Polymarket pada Jumat (22/5/2026). Langkah tegas ini diambil hanya dua hari setelah platform tersebut membuka “pasar taruhan” berjudul “Prabowo Subianto out as President of Indonesia by…?” pada 20 Mei 2026 .
Taruhan tersebut mempertanyakan kemungkinan Presiden Prabowo Subianto berhenti menjabat sebelum tanggal-tanggal tertentu di tahun 2026. Mulai dari akhir Mei, Juni, hingga Desember 2026 .
Meskipun probabilitas “Yes” (Prabowo lengser) di pasar tersebut terbilang kecil, yaitu hanya sekitar 11 persen untuk akhir tahun, kemunculannya langsung memicu reaksi keras dari pemerintah .
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa pihaknya mengkategorikan Polymarket sebagai judi online.
“Pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk judi online di Indonesia,” tegas Alexander dalam keterangan resmi di Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2026) .
Menurutnya, meskipun Polymarket dikemas dengan nama “Prediction Market” (pasar prediksi) menggunakan teknologi blockchain maupun aset kripto, praktiknya tetap mengandung unsur taruhan uang dan spekulasi atas suatu peristiwa yang hasilnya belum pasti.
“Aktivitas seperti Polymarket mengandung unsur taruhan uang dan spekulasi atas suatu peristiwa yang hasilnya belum pasti, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya .
Komdigi tidak hanya memblokir situs, tetapi juga tengah menelusuri seluruh akun media sosial yang terafiliasi dengan Polymarket. Langkah ini diambil untuk melakukan pembatasan dan pemblokiran akses secara lebih komprehensif di berbagai platform .
Ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya judi online yang kini semakin canggih dan berkedok teknologi .
Polymarket adalah platform pasar prediksi terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan yang berbasis di Amerika Serikat. Platform ini menggunakan teknologi blockchain Polygon dan mata uang kripto USDC .
Pengguna dapat membeli dan menjual “saham” (kontrak) berdasarkan hasil peristiwa di masa depan seperti pemilu, tren ekonomi, atau peristiwa geopolitik .
Tindakan tegas Indonesia ini sejalan dengan yurisdiksi global. Sejumlah negara juga telah menerapkan pemblokiran serupa terhadap Polymarket karena dinilai menyerupai praktik perjudian online .
Singapura, Brasil, dan India telah melakukan pemblokiran resmi terhadap Polymarket. Sementara Taiwan, Thailand, China, dan Jepang juga menerapkan pembatasan akses sesuai ketentuan hukum nasional masing-masing .
Sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat pada Oktober 2024, pemerintah telah memperketat pemberantasan judi online. Hingga saat ini, pemerintah telah memblokir sekitar 3,4 juta situs web dan konten digital yang diduga memfasilitasi aktivitas perjudian .
Komdigi mengimbau masyarakat untuk tidak mengakses maupun terlibat dalam aktivitas spekulasi berbasis taruhan digital, termasuk yang menggunakan instrumen aset kripto, karena berpotensi menimbulkan kerugian finansial serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
(antara/pikiranrakyat/republika/rmoljateng****/tribunnews/kompastv)
