Berantas Indikasi Praktek Oplosan, DPRD SITARO Dorong Pembentukan Payung Hukum Lindungi Pala Siau

SITARO, KOMENTAR NEWS Langkah cepat diambil lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro (SITARO), guna memberi perlindungan terhadap pala Siau.

Diketahui, kualitas pala Siau dianggap merupakan yang terbaik alias nomor 1 di dunia. Namun, sayangnya praktek oplosan oleh oknum tak bertanggungjawab membuat harga pala Siau sulit mencapai angka ideal.

Hal ini sebagaimana temuan yang sempat viral di media sosial, baru-baru ini di mana ditemukan beberapa karung berisi pala dari luar Siau yang dipasok lewat kapal laut.

Nah, merespons praktek yang sangat berpotensi merugikan petani pala di tanah Karangetang (Siau, red) ini, DPRD langsung menggelar rapat gabungan, guna mencari solusi menjaga nama besar pala Siau.

“Hari ini kita akan menggelar rapat gabungan fraksi untuk menindaklanjuti maraknya pala dari luar daerah ke Pulau Siau yang masuk ke sini. Dan diduga kuat ini akan dioplos dengan pala asli Siau,” kata Ketua DPRD SITARO, Alfrets R. Takarendehang, Kamis (21/5/2026).

Menurut dia, rapat ini sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat dampaknya akan bersentuhan langsung dengan kesejahteraan petani Pala di Siau.

“Kita harus ada langkah, karena jika tidak, maka dampaknya akan benar-benar terasa di kalangan petani, di mana harga pala Siau akan sama dengan pala dari daerah lain (Kualitas lebih di bawah)” ujar Ketua DPD II Golkar SITARO ini.

Dikatakannya lagi, perlindungan terhadap pala Siau tidak bisa lagi ditunda, sehingga payung hukum yang jelas sudah harus ada.

“Ini (Pasokan pala dari luar Siau)  ancaman nyata terhadap kualitas serta eksistensi pala Siau, sehingga butuh langkah cepat dari eksekutif maupun legislatif,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD SITARO, Herry Bogar, mengaku sangat menyayangkan adanya praktek oplosan terhadap pala Siau.

“Ini jelas mendatangkan kerugian besar bagi petani kita (Di Siau), karena sudah pasti menurunkan kualitas pala asal Siau. Maka dari itu, tidak ada pilihan lain selain memproteksi pala Siau,” tegas Bogar.

Di kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PDIP DPRD SITARO, Moghtar Kaudis, mengungkapkan bahwa rancangan payung hukum untuk perlindungan pala sudah pernah dibahas tahun 2024 lalu.

“Kalau tidak salah, itu sudah selesai (Dibahas). Tapi saya tidak tahu kenapa mandat itu tidak diteruskan,” ujar Kaudis.

Legislator Dapil III (Tagulandang-Biaro) menambahkan, apabila Perda belum dapat disahkan dalam waktu dekat, maka pemerintah daerah perlu mengambil langkah cepat lewat kebijakan yang lain.

“Kalau memang belum bisa ada Perda dalam waktu dekat, saya kira solusi lain yang bisa dilakukan ialah   penerbitan Peraturan Bupati sebagai bentuk perlindungan sementara terhadap pala Siau,” tutup Sekretaris DPC PDIP SITARO ini.

Sekadar diketahui, Sekretaris Daerah Kabupaten SITARO, Eddy Salindeho, mengungkapkan jika Ranperda Pengendalian Mutu Pala sebenarnya sudah pernah diajukan dan diharmonisasi bersama DPRD, namun pembahasannya belum tuntas.

Selain itu, pala Siau juga memiliki sertifikat indikasi geografis yang menjadi pembeda dengan pala dari daerah lain.

Kemudian, seiring dengan mencuatnya dugaan praktek oplosan terhadap pala Siau, pemerintah daerah berencana melakukan revisi terhadap LPIG atau Lembaga Perlindungan Indikasi Geografis pala Siau agar ke depan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (ein)