Jakarta, KomentarNews – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap iklim bisnis dan nasib perusahaan swasta di Indonesia. Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026), ia memerintahkan jajarannya untuk tidak mempersulit para pengusaha.
Saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Prabowo menekankan pentingnya peran swasta yang sehat dalam perekonomian nasional.
“Jadi kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semua, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Besar tapi benar, jangan besar tapi tidak benar,” ujar Prabowo di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat.
Prabowo membandingkan kecepatan perizinan di Indonesia dengan negara tetangga. Ia mengaku malu dengan lamanya proses birokrasi yang harus dilalui para pengusaha di Tanah Air.
“Jangan pengusaha diperes terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dua minggu, kenapa kita dua tahun. Memalukan,” tegas Presiden.
Ia juga menyoroti efisiensi pelayanan publik di Singapura yang jauh lebih cepat dibandingkan Indonesia. Pernyataan ini disambut tepuk tangan dan anggukan dari para anggota dewan yang hadir.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh jajaran menteri, kepala badan, dan pemimpin lembaga negara untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi dari praktik pungutan liar (pungli) serta korupsi yang menghambat jalannya perekonomian nasional.
“Pemerintah hadir untuk memfasilitasi, bukan untuk mempersulit. Yang menghambat investasi, yang memperlambat izin, harus kita benahi,” ujar Prabowo.
Menurutnya, birokrasi yang rumit dan berbelit hanya akan mengusir investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Presiden secara khusus memerintahkan para menteri untuk membuat mekanisme perizinan yang sederhana, transparan, dan cepat. Ia mengingatkan bahwa pengusaha adalah mitra pemerintah dalam membangun ekonomi nasional.
“Kita ingin pengusaha tumbuh besar, tapi besar yang benar. Jangan sampai mereka diperas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.
(bisnis/kompas/antara)
