Jakarta, KomentarNews – Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terus merosot ke level Rp17.600-Rp17.600 per dolar AS mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi XI DPR menggelar rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), dan menyampaikan sejumlah kritik pedas .
Pasalnya, pelemahan rupiah mulai berdampak nyata pada daya beli masyarakat, terutama kelas menengah dan pelaku UMKM di daerah. Sementara itu, BI justru mencatatkan lonjakan pendapatan yang fantastis di tengah tekanan kurs .
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Muhidin M Said, mengingatkan Gubernur BI bahwa situasi saat ini sangat genting. Ia menyoroti bahwa perang antara Iran dan Amerika Serikat yang masih berlangsung turut memperburuk tekanan terhadap nilai tukar .
“Kita, kecenderungan kalau saya melihat bahwa ini tidak ada satu kesimpulan yang bisa menyatakan bahwa perang di Iran dengan Amerika ini akan berakhir secepat itu. Kira-kira langkah-langkah apa terutama menyangkut masalah nilai tukar yang saat ini tadi pagi dibuka kurang lebih Rp17.590 sekarang sudah Rp17.600 sekian. Ini sangat sulit menurut saya,” ujar Muhidin .
Ia menekankan bahwa masyarakat kelas menengah berada di ambang batas. Jika mereka tergerus, dampaknya akan sangat luas bagi perekonomian nasional, mengingat kelas menengah memiliki peran sentral dalam konsumsi domestik .
“Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh Bank Indonesia untuk meyakinkan pasar? Karena situasi sekarang ini Pak, terutama UMKM kita di daerah-daerah, memang kelihatan ya kelas menengah ini akan mulai terkikis ini Pak. Padahal boleh dikata kelas menengah ini juga punya peranan yang sangat penting,” tegasnya .
Hal senada disampaikan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino. Ia menegaskan bahwa meskipun BI menyebut kondisi stabil, realita di lapangan sangat berbeda.
“Nah persoalan yang dirasakan oleh masyarakat adalah harga impor ini naik Pak, kemudian biaya industri juga naik, tekanan pangan dan energi juga meningkat, dan persepsi ekonomi ini melemah,” ujar Harris .
Ia mempertanyakan mengapa meskipun berbagai instrumen kebijakan telah dikeluarkan, rupiah masih terus terdepresiasi hingga mendekati Rp17.700 per dolar ASÂ .
Sorotan paling tajam datang dari Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Ia menyoroti lonjakan pendapatan BI yang mencapai Rp66,80 triliun pada kuartal IV 2025. Jumlah ini melonjak 212,08 persen dari target Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) yang sebesar Rp31 triliun .
Melihat besarnya lonjakan ini yang sebagian besar berasal dari Hasil Pengelolaan Aset Valas (HPAV), Misbakhun melontarkan pertanyaan pedas.
“Apakah rupiah ini dibiarkan melemah supaya penerimaannya BI besar? Ini kinerja 2025,” ujar Misbakhun dalam rapat tersebut .
Menanggapi tudingan tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo dengan tegas membantah. Perry menegaskan bahwa bank sentral tidak pernah mengejar profit dari pelemahan nilai tukar.
“Jangan kami dinilai karena ingin kami menaikkan. Pajak kami bayar, surplus kami kembalikan, jadi penerimaan itu juga kembali kepada negara. Kami pertimbangkan bagaimana benefit and cost secara nasional,” tegas Perry .
Di hadapan para anggota dewan, Perry Warjiyo memaparkan bahwa berdasarkan indikator volatilitas, rupiah masih menunjukkan kestabilan. Ia menjelaskan bahwa fokus utama BI adalah menjaga stabilitas pergerakan (volatilitas), bukan mempertahankan level kurs tertentu .
“Kami cek tadi di dalam year to date sampai sekarang 5,4% yang mana sebenarnya masih stabil,” kata Perry.
“Kata-katanya adalah stabilitas nilai tukar rupiah, bukan tingkat nilai tukar rupiah. Kita bicara stabilitas, bukan level. Nah, yang kami dekati sekarang adalah yang kita sebut stabilitas. Ini adalah volatilitas nilai tukar rupiah yang average-nya 20 hari,” lanjutnya .
Perry optimistis bahwa rupiah akan kembali menguat ke level yang disepakati dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu di kisaran Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar AS. Ia memprediksi penguatan akan terjadi pada periode Juli dan Agustus mendatang .
Sementara itu, Misbakhun meminta BI melakukan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) untuk segera menekan dolar kembali ke level kesepakatan politik.
“Kesepakatan politik terhadap nilai tukar, rata-ratanya, itu di tahun ini di 16.500 Rupiah. Tolong dijaga dan dihormati bahwa kita saat ini, keputusan politik sebagai kesepakatan itu di 16.500,” tegas Misbakhun .
Di tengah rapat yang memanas, pelaku pasar mulai berspekulasi bahwa BI akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 19-20 Mei 2026Â . Kenaikan ini dinilai sebagai langkah intervensi untuk menahan pelemahan rupiah lebih dalam.
(beritasatu/cnnindonesia/cnbcindonesia/detik****/kompas***)
