Majalah Inggris ramalkan RI di ambang krisis, soroti program MBG dan koperasi desa. Purbaya: Itu tidak tepat, kondisi kita masih bagus!
Jakarta, KomentarNews – Majalah internasional The Economist kembali menyoroti arah kebijakan ekonomi Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam artikel bertajuk “Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country, Is on a Risky Path” yang terbit Kamis (14/5/2026), media asal Inggris itu mengingatkan potensi krisis fiskal di Tanah Air .
The Economist menilai program-program unggulan Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), berpotensi membebani anggaran negara secara besar-besaran . Media tersebut menyebut pemerintah hanya memiliki tiga opsi sulit: memangkas proyek unggulan, mengurangi subsidi energi, atau melampaui batas defisit APBN sebesar 3 persen dari PDB .
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons keras kritik tersebut. Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia justru masih berada dalam jalur yang aman dan terkendali .
“Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB. Tahun lalu bukan 2,9 lho, 2,8 persen dari PDB defisitnya. Jadi enggak ada masalah,” ujar Purbaya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (18/5/2026) .
Purbaya bahkan menyentil balik The Economist dengan membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara Eropa.
“Kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, coba lihat deh negara-negara di Eropa. Defisitnya berapa? Utangnya berapa? Itu mendekati 100 persen semua dari PDB,” tegasnya .
Ia menambahkan bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB saat ini masih berada di kisaran 40 persen, jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara maju .
“Kita masih bagus. Harusnya The Economist memuji kita,” pungkas Purbaya .
Artikel The Economist yang mengkritik pemerintahan Prabowo ini sekaligus menyoroti keputusan Presiden mengganti Menteri Keuangan sebelumnya dengan Purbaya Yudhi Sadewa .
Sementara itu, di luar isi pemberitaannya, struktur kepemilikan The Economist belakangan juga menjadi sorotan publik. Majalah yang didirikan pada 1843 oleh James Wilson ini selama bertahun-tahun dimiliki oleh keluarga-keluarga kaya Eropa .
Sejak 2015, saham terbesar The Economist (43,4 persen) dikuasai oleh Exor, holding milik keluarga Agnelli dari Italia . Keluarga Cadbury dan Schroder juga tercatat sebagai pemegang saham lama .
Pada Maret 2026, miliarder asal Kanada, Stephen Smith, setuju untuk mengakuisisi saham Lady Lynn Forester de Rothschild sebesar 26,7 persen di The Economist Group .
Perlu dicatat bahwa struktur tata kelola The Economist tidak mengizinkan satu pun pemegang saham menguasai lebih dari 20 persen hak suara, demi menjaga independensi redaksi .
Pemerintah menegaskan bahwa defisit APBN tahun 2025 tercatat sebesar 2,8 persen terhadap PDB, atau di bawah batas 3 persen yang diatur undang-undang .
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sebelumnya menyatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih solid di tengah tekanan global .
Meski The Economist mengingatkan potensi krisis ala 1998, pemerintah optimistis ruang fiskal masih cukup untuk menjalankan program-program prioritas tanpa membahayakan stabilitas ekonomi .
(tvonenews/beritasatu/jakartaglobe/tribunnews****)
