Manado, KOMENTAR-NEWS.COM – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara menggelar pertemuan khusus yang mengundang perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut dan pengamat ekonomi, Ferry Sangian. Pertemuan ini digelar khusus untuk meluruskan pemahaman publik terkait data yang sempat menimbulkan tanya jawab di masyarakat, khususnya mengenai indikator kategori NEET (Not in Education, Employment, or Training). Hasil penjelasan yang diuraikan menegaskan: data tersebut secara spesifik hanya mengukur kelompok umur 15 hingga 24 tahun, dan sama sekali tidak mewakili seluruh populasi atau rentang usia lain di Sulawesi Utara.
Dalam pertemuan tersebut, pihak BPS memberikan paparan rinci mengenai definisi dan ruang lingkup data NEET. Dijelaskan secara gamblang, kategori ini merujuk pada individu yang dalam kurun waktu pengambilan data tidak sedang duduk di bangku pendidikan formal, tidak memiliki pekerjaan, serta tidak sedang mengikuti pelatihan keterampilan apa pun. Indikator ini menjadi standar pengukuran global untuk melihat keterlibatan kaum muda dalam dunia pendidikan maupun ketenagakerjaan, namun pembatasan usianya sangat jelas.
“Perlu kami tegaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman lebih lanjut: data NEET yang kami rilis dan bahas ini murni mencakup warga berusia 15 sampai dengan 24 tahun saja. Ini adalah standar metodologi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Angka ini tidak berlaku untuk usia di bawah 15 tahun, juga tidak mewakili kelompok usia produktif yang lebih luas hingga 60 tahun ke atas. Jadi, persepsi yang menyatakan angka tersebut adalah gambaran keseluruhan kondisi penduduk Sulut adalah kurang tepat,” jelas perwakilan BPS Sulut di hadapan Sekprov dan Ferry Sangian.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Ferry Sangian yang kerap mengulas data dan kondisi ekonomi daerah, turut memberikan pandangannya sekaligus menegaskan kembali pemahaman ini ke publik. Ia menilai, kejelasan definisi ini sangat penting agar data tidak disalahartikan atau dijadikan dasar analisis yang keliru. Menurutnya, kelompok usia 15–24 tahun adalah masa transisi kritis, di mana seseorang baru saja lulus sekolah atau sedang mencari pekerjaan, sehingga risiko masuk dalam kategori NEET memang cenderung lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lebih matang.
“Data ini valid dan sangat penting, tapi konteksnya harus benar. NEET mengukur tantangan kaum muda: apakah mereka masih belajar, sudah bekerja, atau sedang menyiapkan diri lewat pelatihan. Jika tidak ketiganya, maka mereka masuk kategori ini. Ini bukan berarti ada persentase penduduk seluruh Sulut yang menganggur atau tidak beraktivitas, melainkan pengukuran khusus pada remaja dan pemuda usia sekolah hingga awal karir,” ungkap Ferry Sangian.
Sekprov Sulut dalam kesempatan tersebut menyambut baik penjelasan rinci ini. Pemerintah provinsi menilai, pemahaman yang akurat terhadap data dasar sangat diperlukan agar kebijakan yang disusun tepat sasaran. Mengingat data ini fokus pada kaum muda, Pemprov Sulut akan memfokuskan langkah responsif berupa penyediaan akses pendidikan lanjutan, pelatihan vokasi, hingga fasilitasi link and match antara lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Kami mengundang BPS dan narasumber seperti Pak Ferry agar kita semua satu persepsi. Data adalah dasar kebijakan, tapi harus dibaca sesuai metodologinya. Karena ini khusus usia 15–24 tahun, maka solusi kita pun akan kita arahkan untuk memastikan anak-anak muda di rentang usia tersebut tidak ‘terbuang’ dari aktivitas produktif, entah itu lewat sekolah, kerja, atau pelatihan,” tegas Sekprov.
Dengan diluruskannya pemahaman ini, diharapkan publik dan seluruh pemangku kepentingan kini memiliki gambaran yang benar. Data NEET bukan cerminan keseluruhan masalah ketenagakerjaan daerah, melainkan indikator spesifik yang menjadi pijakan Pemprov Sulut untuk mempersiapkan generasi muda yang lebih siap kerja, terampil, dan berdaya saing tinggi.
