Manado – Sebelum pemerintahan Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E dan Wakil Gubernur Victory Mailangkay resmi memegang kendali, sektor pendidikan Sulawesi Utara ternyata mewariskan beban berat yang mendesak diselesaikan. Data mencatat fakta yang cukup mengkhawatirkan: sebanyak 29,52 persen anak Sulut tercatat putus sekolah di berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK. Angka yang nyaris menyentuh angka 30 persen ini menjadi tantangan besar, dan kini dijawab dengan langkah strategis oleh Pemprov Sulut untuk membuka kembali akses pendidikan lewat jalur nonformal.
Menyikapi data tersebut, Tokoh Muda Sulut, Calvin Castro menilai bahwa pemerintah daerah di bawah kepemimpinan saat ini telah menunjukkan respons positif dengan bergerak cepat dan tidak tinggal diam membiarkan masalah menumpuk. Menurutnya, upaya besar yang kini difokuskan untuk mengembalikan ribuan anak yang terputus pendidikannya adalah langkah paling tepat, agar hak belajar mereka terpenuhi dan masa depan generasi penerus daerah tetap terjamin. Jalan utama yang kini digalakkan adalah melalui program pendidikan kesetaraan yang menjamin kualifikasi setara ijazah sekolah formal.
“Kami apresiasi langkah yang diambil Pemprov saat ini. Masalah ini adalah warisan yang cukup berat, namun tidak dibiarkan. Membuka akses lewat jalur kesetaraan adalah solusi cerdas agar anak-anak ini tidak kehilangan harapan. Ini bukti nyata pemerintahan YSK-Victory hadir untuk membereskan apa yang tertinggal,” ungkap Calvin Castro.
Hal senada juga ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, Femmy J. Suluh. Ia menjelaskan, pihaknya gencar mendorong warga yang putus sekolah untuk segera mengikuti ujian kesetaraan Paket A, Paket B, hingga Paket C yang diselenggarakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Seluruh unit ini beroperasi di bawah pengelolaan pemerintah kabupaten dan kota agar dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat hingga ke pelosok daerah.
“Seluruh layanan ini kami sediakan agar tidak ada alasan anak berhenti belajar. Kami pastikan akses terbuka lebar dan terjangkau,” tegas Femmy.
Selain berjuang menekan angka putus sekolah yang tinggi, Dikda Sulut juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keamanan lingkungan pendidikan. Hal ini menyusul kasus kekerasan dan perundungan yang sempat viral di salah satu SMP. Meski jenjang SMP menjadi kewenangan penuh pemerintah kabupaten/kota, Femmy menegaskan koordinasi lintas sektor terus diperkuat. Khusus untuk jenjang SMA dan SMK yang menjadi tanggung jawab provinsi, surat edaran tegas telah dikeluarkan berulang kali untuk melarang segala bentuk tindak kekerasan atau perundungan.
“Kami bersinergi penuh dengan pemerintah kabupaten/kota. Di jenjang kewenangan kami, aturan sangat ketat: sekolah harus aman, nyaman, dan bebas ancaman. Tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan,” tandasnya.
Menanggapi keluhan masyarakat yang menyebut ada sekolah bersikap pasif atau sengaja mempersulit pengusulan nama penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), Femmy memastikan akan turun langsung melakukan evaluasi mendalam. Ia meluruskan mekanisme penyaluran yang dibagi menjadi dua jalur resmi: Jalur Umum lewat pendataan sekolah, dan Jalur Aspirasi lewat usulan anggota dewan tingkat pusat. Meski salurannya berbeda, keduanya tetap harus memenuhi kriteria ketat dan berbasis data sah.
“Baik jalur umum maupun aspirasi, standarnya sama ketatnya. Tidak ada yang diistimewakan. Jika ada sekolah yang menghambat, kami akan tindak tegas. Hak siswa yang berhak harus kami berikan tanpa hambatan,” pungkas Femmy.
Langkah-langkah konkret ini menjadi bukti keseriusan pemerintahan Yulius Selvanus–Victory Mailangkay dalam membenahi sektor pendidikan. Masyarakat pun berharap gerakan pemulihan ini berjalan efektif, sehingga angka putus sekolah yang nyaris 30 persen itu dapat ditekan drastis, dan tidak ada lagi anak Sulut yang kehilangan kesempatan menggapai cita-cita.
