MANADO, KOMENTAR-NEWS.COM — Suasana di lingkungan Senat Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado terasa semakin memanas menjang pemilihan Rektor. Di tengah dinamika tersebut, beredar berita dan poster yang mendesak Kementerian untuk segera mencopot Ketua Senat Unsrat, Prof. Dr. dr. Bernabas Harold Ralph Kairupan, Sp.KJ, Subps Ar. Ad (K), dengan tuduhan telah melakukan pelanggaran disiplin ASN terkait dugaan manipulasi atau kebocoran soal ujian masuk Unsrat tahun 2023.
Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Hasil pemeriksaan resmi ternyata menceritakan hal yang berbeda..
Prof. Ralph Kairupan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin ASN apa pun, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021. Pernyataan ini ternyata sejalan dengan hasil pemeriksaan resmi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Investigasi Itjen Kementerian terhadap isu “manipulasi soal ujian masuk Unsrat 2023”, tidak ditemukan bukti adanya manipulasi ujian yang dilakukan oleh Ketua Senat yang memenuhi unsur pelanggaran disiplin PNS.
Rekomendasi yang dikeluarkan Itjen pun ternyata bukan berupa sanksi, melainkan saran agar Rektor Unsrat mengingatkan secara tertulis kepada Ketua Senat untuk lebih teliti dalam memverifikasi informasi sebelum merespons, guna mencegah penyebaran disinformasi. Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh Rektor Unsrat Berty Sompie melalui Surat Nomor 6342/UN12/KU/2025 tanggal 24 Juli 2025 — berupa pengingat tata kelola penerimaan informasi, bukan hukuman.
Prof. Ralph menjelaskan adanya perbedaan mendasar yang sengaja dihilangkan dalam narasi yang beredar.
“Saya bersama istri menyampaikan informasi yang kami terima kepada Rektor agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Tujuan kami adalah membantu menjaga integritas akademik, bukan melakukan atau terlibat dalam manipulasi soal ujian,” tegasnya.
Saat itu, lanjutnya, ia bertindak dalam kapasitas sebagai dosen yang memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan hal yang patut diwaspadai, bukan dalam posisi pimpinan. Penyampaian informasi justru merupakan langkah positif, bukan pelanggaran.
Faktanya, sejumlah poster dan narasi yang beredar justru dinilai sebagai kampanye hitam menjelang pemilihan Rektor Unsrat. Banyak pihak, termasuk kalangan dosen dan anggota senat, telah menyampaikan kepada Prof. Ralph bahwa penyebaran informasi yang tidak benar ini dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan berpotensi melanggar UU ITE.
“Saya tidak ingin berspekulasi mengenai motif di balik desakan tersebut. Biarlah masyarakat menilai berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi,” ujar Prof. Ralph dengan tenang.
Ia berharap proses Pilrek berlangsung berdasarkan Statuta Unsrat dan aturan hukum yang berlaku, dengan mengutamakan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kepentingan institusi harus di atas segalanya. Mari kita junjung objektivitas dan kebenaran, bukan saling menjatuhkan dengan informasi yang belum tentu benar,” tambahnya.
Redaksi akan terus memantau perkembangan proses Pilrek Unsrat dan mengundang semua pihak untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang.(***)
