Sulut, KOMENTAR – NEWS.COM – Perombakan besar -besaran pejabat tinggi Pratama demi membentuk “Kabinet Sulut Maju ” bakal dilaksanakan dalam waktu dekat. Hal ini dibenarkan Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E melalui Sekertaris Provinsi Sulut, Thalis Galang, SIP, MM ketika dikonfirmasi wartawan media ini.
Menurut Thalis, rencana rolling jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan berdasarkan landasan hukum dan mengunakan mekanisme berbasis Komite Talenta.
“Roling jabatan ini bukan karena asal suka atau tidak suka pada seseorang, atau karena ada tendensi politik Pilkada. Namun pernyataanya itu dilakukan atas dasar ketentuan peraturan atau landasan hukum yang berlaku di negara ini,” tegas Thalis.
Selain itu, proses seleksi kini dinilai lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Tidak lagi memerlukan tahapan panjang seperti panitia seleksi dengan wawancara berbelit, karena data ASN telah terintegrasi dengan sistem BKN Regional. Dengan sistem ini, proses penilaian menjadi lebih efisien dan transparan.
Konsekuensinya, peluang terbuka bagi siapa saja, termasuk dari luar Sulawesi Utara, untuk mengisi jabatan sesuai kompetensi. Sebaliknya, pejabat yang tidak mampu menyesuaikan diri bisa saja tersingkir. Pada akhirnya, seluruh proses ini diharapkan mampu membentuk birokrasi yang adaptif, loyal, dan sejalan dengan visi kepemimpinan yang sedang berjalan.
Tahlis menegaskan bahwa loyalitas dalam birokrasi bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Ia mengibaratkan aparatur sipil negara (ASN) seperti bola kristal yang memantulkan cahaya di sekitarnya. Artinya, arah dan sikap ASN harus selaras dengan arah kepemimpinan. Ketika pemimpin berganti, maka pantulan cahaya itu pun harus ikut berubah mengikuti kepemimpinan yang baru.
Menurutnya, jika saat ini kepemimpinan berada di tangan YSK bersama wakilnya, maka seluruh jajaran harus mencerminkan arah tersebut. Tidak boleh ada perbedaan sikap atau arah di tingkat pejabat, karena hal itu dinilai tidak pantas. Pernyataan ini disampaikan dengan gaya santai namun mengandung pesan tegas dan mendalam.
Tahlis juga mengakui bahwa masih banyak pejabat yang belum mampu beradaptasi atau “move on” dari kepemimpinan sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, sehingga proses rotasi jabatan (rolling) kali ini dipastikan akan berlangsung ketat dan selektif.
Berdasarkan data dan informasi, aturan soal posisi jabatan pimpinan tinggi, harus melalui lelang jabatan terbuka dan uji kompetensi pemerintah. Utamanya yang berkaitan dengan manajemen ASN, diatur juga ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 dalam Pasal 108.
Dimana lelang jabatan atau seleksi terbuka, diperuntukan bagi jabatan pimpin tinggi (JPT), dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta peserta harus melamar untuk mengikuti lelang jabatan.
“Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga diatur. Ini mengatur tentang seleksi terbuka dan promosi ASN, termasuk uji kompetensi yang wajib dilakukan untuk calon pejabat pimpinan tinggi,”jelasnya.
Ditambahkannya soal seleksi terbuka. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2019, tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka -dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kemudian, PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan. (Roma)
