Jakarta, Komentarnews – Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengecam keras serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon Selatan, serta mendorong investigasi menyeluruh dan langkah deeskalasi konflik. Dalam insiden tersebut, tiga prajurit TNI gugur saat menjalankan tugas.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Fraksi Partai Gerindra mengecam rangkaian serangan Israel di Lebanon Selatan yang memperparah eskalasi konflik. Serangan terhadap pasukan perdamaian di bawah mandat PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional serta Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Tiga Prajurit TNI Gugur dalam Insiden
Dalam insiden tersebut, tiga prajurit TNI gugur saat menjalankan tugas, yaitu:
-
Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon akibat serangan proyektil di Ett Taibe
-
Kapten Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan dalam ledakan yang menghantam konvoi logistik UNIFIL di dekat Bani Haiyyan
Budisatrio menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang dinilai sebagai kehilangan besar bagi bangsa.
“Indonesia telah kehilangan tiga putra terbaik bangsa yang gugur ketika menjalankan tugas negara,” ujarnya.
Selain kecaman, Fraksi Gerindra juga mendorong langkah konkret pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk melakukan investigasi bersama UNIFIL secara transparan.
“Kami akan terus berkomunikasi dengan Kemlu untuk memastikan seluruh rangkaian investigasi bersama UNIFIL dapat terlaksana secara menyeluruh dan transparan serta mampu membawa keadilan bagi keluarga korban,” katanya.
Budisatrio juga menegaskan dukungan terhadap langkah pemerintah yang meminta PBB segera menggelar rapat darurat Dewan Keamanan guna merespons insiden tersebut.
“Fraksi Gerindra juga mendukung permintaan pemerintah kepada PBB untuk segera mengadakan rapat darurat Dewan Keamanan guna memastikan adanya langkah konkret untuk de-eskalasi serta perlindungan terhadap masyarakat sipil dan pasukan penjaga perdamaian,” ujarnya.
Budisatrio menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena menjauhkan upaya perdamaian di kawasan.
“Tindakan tersebut semakin menjauhkan kita dari tujuan perdamaian dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun,” katanya.
Langkah investigasi dan rapat darurat DK PBB dinilai penting untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi pasukan perdamaian yang menjalankan mandat internasional.
(*ANT/ *Fraksi Gerindra DPR RI)
