JAKARTA – Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Johannes Victor Mailangkay, S.H., M.H., mengambil langkah tegas mendesak percepatan verifikasi dan penyelesaian status hukum Persons of Filipino Descent (PFDs) di wilayahnya. Seruan ini disampaikan dalam Rapat Desk Koordinasi Penanganan PFDs dan Persons of Indonesian Descent (PIDs) yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Kamis (30/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wagub menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi kependudukan, melainkan menyentuh ranah kewarganegaraan, keimigrasian, kemanusiaan, keamanan perbatasan, hingga hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina.
Data Terkini: 805 Orang Belum Berstatus Jelas
Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini tercatat 805 orang tanpa dokumen resmi (undocumented persons) di Sulawesi Utara. Rinciannya:
– ✅ 237 orang telah diverifikasi sebagai PFDs;
– ⏳ 552 orang masih menunggu proses verifikasi dari otoritas Filipina;
– ❌ Dari yang terverifikasi, 38 orang tidak lolos pemeriksaan gabungan (joint clearance), termasuk 4 orang yang NIK-nya telah dicabut;
– 📄 199 orang berstatus Registered Filipino National, 4 orang telah lengkap paspor dan izin tinggal;
– 🇮🇩 Melalui jalur penegasan WNI: 9 orang lulus tahun 2025, dan 7 orang menyusul pada tahap kedua 13 Juli 2026 lalu.
Hambatan Utama: Proses Verifikasi Filipina Terlambat
Wagub Victor menyoroti lambatnya penanganan terhadap 552 orang yang tertunda tersebut sebagai kendala utama. Pemerintah Provinsi Sulut pun berharap Pemerintah Filipina dapat segera merespons agar status dan dokumen hukum mereka dapat dipastikan.
Di sisi lain, Kementerian Hukum telah membuka pintu pendaftaran pelepasan kewarganegaraan Filipina bagi mereka yang ingin diproses menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
Pemprov Sulut menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi pendataan, pemutakhiran data, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota hingga penerbitan dokumen kependudukan—setelah status kewarganegaraan ditetapkan secara sah.
“Sulawesi Utara siap menjadi garda terdepan dalam penyelesaian PFDs yang menjamin kepastian hukum, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan memperkuat kedaulatan NKRI,” tegas Wagub Victor.
Melalui penguatan koordinasi lintas negara dan satu basis data yang akurat, diharapkan masalah yang sudah berlangsung puluhan tahun ini tuntas secara bertahap, bermartabat, dan berkelanjutan.
