Gentio Harsono
Dampak konflik di Timur Tengah kian merambah mulai dari kelangkaan energi hingga krisis keuangan global. Konflik pun kini meluas hingga Selat Bab el Mandeb yang juga salah satu jalur laut vital global. Perang Teluk telah memberikan pelajaran pentingnya laut dalam kepentingan geopolitik, geostrategi dan geo-ekonomi suatu negara. Sekitar 80% hingga 90% dari total perdagangan global sangat tergantung dari laut. Jalur laut menjadi backbone distribusi barang, energi dan komoditas sekala global karena kapasitas angkutnya yang sangat besar yang dapat menekan harga barang dan biaya produksi.
Bagi negara industri di Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan dan China, Selat Malaka mempunyai arti sangat vital. menjadi urat nadi utama pelayaran kuno menghubungkan Asia Timur melalui Laut China Selatan, Selat Malaka, hingga Samudra Hindia, Teluk Persia, dan Laut Mediterania, sebuah jalur strategis utama, rute terpendek pengiriman minyak dan gas dari Timur Tengah ke seluruh dunia, dibanding rute lain yang lebih jauh jika melintasi perairan selatan Indonesia. Sekitar 40% dari total perdagangan maritim dan lebih dari 80% hingga 90% pasokan impor minyak mentah dunia melintasi selat ini. Gangguan sekecil apa pun di Selat Malaka, langsung akan mengancam stabilitas industri dan ekonomi domestik bukan hanya negara negara diatas namun juga ke benua lain.
Ini mengingatkan kita pentingnya mitigasi risiko jika skenario krisis di Selat Hormuz terjadi juga di Selat Malaka, dengan mencari skenario lain sebagai upaya diversifikasi jalur pelayaran alternatif manakala terjadi gangguan akibat konflik geo-politik dan geo-ekonomi yang sama.
Menyadari hal tersebut, Pemerintah Jepang melalui Kementerian Luar Negeri Jepang seperti yang dikutip Surat Kabar Yomiuri dan disiarkan dalam South China Morning Post pada 22/07/2026 lalu, berencana mengembangkan peta navigasi berpresisi tinggi (high-precision nautical charts) pada lima titik strategis jalur pelayaran di Asia Tenggara, melalui kerja sama dengan Indonesia dan Filipina, melintasi Selat Maluku, Selat Ombai, dan Selat Sunda di Indonesia dan Selat Surigao dan Selat Balabac di Filipina. Dinyatakan pula dalam rilis tersebut bahwa, langkah Tokyo ini diambil seiring dengan meningkatkan upaya untuk mengurangi gangguan pada perdagangan global atas krisis yang berlangsung di Selat Hormuz. Jepang menyadari arti pentingnya keselamatan pelayaran serta jaminan kelancaran rantai pasok yang menopang perekonomian Jepang. Kegiatan ini akan mencakup survei hidrografi, serta pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) untuk menghasilkan peta laut berakurasi tinggi yang akan dipublikasikan oleh negara-negara pantai.
Rencana Pemerintah Jepang ini merupakan bagian dari strategi dalam memperkuat ketahanan maritim dan mengurangi kerentanan terhadap gangguan pada Sea Lines of Communication (SLOC) yang menjadi jalur utama distribusi energi dan perdagangan Jepang. Sebagai pengingat, lebih dari 80% kapal tanker yang mengangkut minyak mentah dan komoditas dari Timur Tengah menuju Jepang saat ini melintasi Selat Malaka dan Selat Singapura.
Guna rencana tersebut, Pemerintah Jepang pun tak ragu mengalokasikan anggaran sekitar 2 miliar Yen Jepang atau sekitar 400 juta Yen Jepang untuk setiap selat, yang akan didanai melalui skema Official Development Assistance (ODA) kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina. Oleh karena itu, Jepang kini sedang menyiapkan dua jalur alternatif, pertama, jalur yang membentang, mulai dari poros Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I di Selat Sunda melewati Selat Surigao di Filipina dan kedua, membentang jalur dari Australia di selatan mulai Selat Ombai di ALKI III terus ke utara melalui Selat Maluku yang akan berfungsi sebagai rute alternatif apabila terjadi gangguan pada rute utama.
Melalui kerjasama ini, Jepang mulai membangun konsep jalur pelayaran alternatif yang memungkinkan kapal-kapal niaganya tetap beroperasi apabila terjadi penutupan atau gangguan pada choke point utama, khususnya Selat Hormuz, Selat Malaka, maupun Selat Singapura.
Pemilihan Selat Sunda, Selat Maluku, dan Selat Ombai menunjukkan tingginya nilai strategis wilayah perairan Indonesia dalam arsitektur logistik maritim global terutama Indo-Pasifik. Ketiga selat tersebut merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang secara Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) menjamin hak lintas kapal asing. Sementara itu, Selat Surigao dan Selat Balabac di Filipina dipilih karena berfungsi sebagai penghubung antara Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik, melengkapi jaringan jalur pelayaran alternatif yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik tanpa bergantung sepenuhnya pada Selat Malaka dan Selat Singapura.
Dampak Strategis Bagi Indonesia
Dengan tersedianya peta hidrografi berpresisi tinggi, peta laut dan peningkatan sarana bantu navigasi pada kelima selat tersebut, diproyeksikan menjadi koridor maritim alternatif yang mampu meningkatkan ketahanan rantai pasok konektivitas pelayaran di kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas pelayaran kapal tanker dan kapal niaga bertonase besar yang selama ini terkonsentrasi di Selat Malaka. Ini akan memperkuat posisi strategis ALKI dalam menjaga kesinambungan perdagangan global.
Namun disisi lain, peningkatan aktivitas pelayaran internasional ini akan berdampak pada meluasnya kompleksitas ancaman keamanan maritim. Padatnya lalu lintas kapal berpotensi akan meningkatkan risiko kecelakaan pelayaran, pencemaran laut, kejahatan trans-nasional baik yang dilakukan aktor negara maupun non negara, Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing), hingga
Demikian pula halnya, kegiatan pemetaan hidrografi resolusi tinggi pada perairan strategis Indonesia memiliki dimensi keamanan sensitif karena menghasilkan data detail karakteristik dasar laut dan data oseanografi yang bernilai taktis dan strategis. Oleh karena itu, jjka pun akan dilaksanakan maka pada kegiatannya perlu tetap berada di bawah pengawasan dan pengendalian Pemerintah Indonesia sesuai ketentuan nasional mengenai survei hidrografi dan pemanfaatan data hidro-spasial kelautan seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Survei Hidrografi dan Pemetaan Hidrografi Nasional..
Dampak Geopolitik
Berpedoman pada perspektif geopolitik, penggunaan skema Official Development Assistance (ODA) dalam proyek ini mencerminkan perluasan instrumen diplomasi Jepang di bawah kebijakan Free and Open Indo-Pacific (FOIP). Bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan keselamatan navigasi pelayaran saja, tetapi juga memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara pantai serta membangun ketahanan rantai pasok di kawasan. Dengan demikian, proyek ini merupakan kombinasi antara kepentingan ekonomi, diplomasi maritim, dan penguatan pengaruh strategis Jepang di Indo-Pasifik, khususnya di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar di Kawasan Indo-Pasifik.
Bagi Indonesia, inisiatif Pemerintah Jepang tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Dalam hal peluang, kerja sama ini dapat mendukung keselamatan pelayaran, meningkatkan kapasitas survei kelautan nasional, serta memperkuat posisi geostrategis Indonesia sebagai negara poros maritim yang menguasai sejumlah choke point strategis dunia. Namun demikian, meningkatnya peran Selat Sunda, Selat Maluku, dan Selat Ombai sebagai jalur alternatif perdagangan global juga menuntut penguatan pengawasan dan pengamanan wilayah laut.
Mencermati rencana Pemerintah Jepang tersebut, maka TNI AL perlu memperkuat Maritime Domain Awareness (MDA) melalui integrasi radar pantai, Automatic Identification System, satelit, pesawat patroli maritim, gelar unsur KRI serta kemampuan survei hidrografi nasional oleh Pushidrosal. Dengan demikian data strategis tetap berada dalam kendali Indonesia sebagai langkah adaptif dalam merespon rencana pengembangan rute alternatif oleh Jepang yang mencakup tiga selat di ALKI yaitu Selat Sunda, Selat Maluku, dan Selat Ombai.
Kita tidak lagi ragu, hidrografi bukan hanya sekedar peta laut belaka, melainkan kunci pintu gerbang perekonomian negara dan ujung tombak pertahanan laut negara
Keterangan Penulis
Dr. Gentio Harsono tinggal di Jakarta. Adalah Associate Profesor di Universitas Pertahanan RI. Dosen Tetap di Fakultas Strategi Pertahanan UNHAN RI.
Mobile Phone: +6285378948609
Email: hgentio1969@gmail.com
