MINUT, KOMENTAR NEWS Menindaklanjuti arahan Bupati, Dr. Joune J. E. Ganda, SE, MAP, MM, M.Si, dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja aparatur sipil negara (ASN), khususnya menyangkut etika dan moral, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), menghadirkan Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara, Dr. Magdalena Wullur, S.E., M.M., M.A.P., CMILT, AIFO, di kegiatan sosialisasi yang buka Sekretaris Daerah, Ir. Novly G. Wowiling, M.Si, Rabu (4/11/2026).
Kehadiran Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Sulut dalam kegiatan tersebut dalam menjadi bagian dari mendorong implementasi nilai-nilai antikorupsi di tengah-tengah kerja ASN.
“Bukan rahasia lagi jika dalam setiap proses perumusan kebijakan maupun pelaksanaan program pemerintahan, termasuk pengambilan keputusan, ASN sering diperhadapkan dengan benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dan gratifikasi, maka dari itu kehadiran Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara di kegiatan hari ini sangat penting,” kata Wowiling.
Dikatakannya lagi, hadirnya Wullur pada kegiatan yang digelar di aula BKPSDM ini semakin membekali para abdi negara sehingga tidak terjebak dalam persoalan benturan kepentingan apalagi gratifikasi atau bahkan korupsi.
“Pak Bupati dalam beberapa kesempatan selalu ingatkan kita soal integritas, sikap profesional dan mengutamakan kepentingan publik. Artinya, hal ini telah menjadi atensi pimpinan, oleh karena itu kesempatan hari ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk membangun komitmen tersebut,” ujarnya.
Lanjut dia lagi, kemampuan mengendalikan diri menjadi salah satu kunci penting untuk menghindari konflik kepentingan, termasuk dengan mengedepankan konsultasi dan mekanisme yang benar ketika menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan persoalan.
“Menjaga integritas bukan hal yang mudah, dibutuhkan pengendalian diri serta komitmen. Nah, dengan mengikuti kegiatan ini, saya berharap kita akan semakin termotivasi untuk berbenah serta mawas diri dari setiap konflik kepentingan baik di lingkungan kerja, di keluarga maupun di masyarakat,” serunya.
Sementara itu, Wullur mengatakan bahwa pesan-pesan antikorupsi perlu terus disampaikan secara berulang agar dapat membangun kesadaran dan mendorong perubahan perilaku dalam lingkungan kerja pemerintahan.
Disebutkannya, terdapat sejumlah prinsip utama yang harus menjadi perhatian ASN, di antaranya menjunjung tinggi integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan pelayanan yang lebih cepat, mengutamakan kepentingan masyarakat luas, serta menjalankan setiap pekerjaan secara profesional.
“Sebenarnya yang paling mendasar adalah bagaimana kita memulai semuanya dari integritas. Pelayanan harus semakin baik, lebih cepat, mengutamakan kepentingan banyak orang, dan setiap pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup pemerintahan harus dilaksanakan secara profesional,” sebutnya sembari berharap seluruh ASN dapat menjadi bagian penting sebagai penggerak perubahan.
“Kalau kita semua (ASN) telah memiliki komitmen yang sama (Jadi penggerak perubahan), maka saya yakin dampaknya akan lebih cepat dan nyata di masyarakat. Pemerintahan yang bersih melayani serta berintegritas bukanlah sebuah kemustahilan,” sebutnya.
“Pada akhirnya saya berharap, dan kita semua juga punya harapan yang sama dimana tidak ada lagi aparatur pemerintahan yang tersandung persoalan hukum, terjerat kasus korupsi, ataupun berhadapan dengan aparat penegak hukum akibat penyalahgunaan kewenangan,” harapnya. (ein)
