Jakarta, Komentarnews – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak pernah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna membayar iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump.
“Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP,” kata Purbaya kepada wartawan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Menurut Purbaya, Indonesia tidak terikat komitmen membayar iuran meskipun tergabung dalam BoP, sebagaimana disampaikan Prabowo. Dalam keanggotaan itu, komitmen yang disampaikan Indonesia lebih menyoal penyediaan pasukan perdamaian.
“Tapi nggak ada komitmen bayar, apalagi kalau misalnya dipakai untuk Israel. Jadi, Presiden posisinya jelas, kok. Dia masuk situ ingin menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin,” ujar Purbaya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berjanji maupun berkomitmen untuk menyumbang sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) kepada BoP. Presiden juga menegaskan tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada AS terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP.
Hal ini terlihat dari absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors sebelumnya. “Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegas Prabowo.
Presiden menyampaikan bahwa Indonesia siap menjadi bagian dari dewan perdamaian tersebut, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza, bukan dana. “Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” katanya.
Meski demikian, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan ke depan. Ketika pembangunan kembali Gaza dapat dimulai, maka kemungkinan kontribusi Indonesia akan dipertimbangkan.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menilai bahwa pernyataan Menkeu Purbaya menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP tidak membebani APBN. “Ini penting untuk meluruskan informasi yang simpang siur di masyarakat. Indonesia tidak serta-merta mengeluarkan uang hanya karena bergabung dalam forum internasional,” ujar Dasco.
(*Kemenkeu/ *ANT)
