Minut, KOMENTAR NEWS Media sosial (Medsos) di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), sempat dibuat riuh dengan postingan berupa foto dan video yang memperlihatkan warga desa Paputungan, Kecamatan Likupang Barat (Likbar), melakukan gotong royong memperbaiki jalan rusak dengan menggunakan uang pribadi.
Pantauan wartawan media ini, yang bikin tambah “heboh” publik ialah momen tersebut di-repost berulang kali sehingga memicu beragam tanggapan, mulai dari pujian terhadap pihaknya yang berinisiatif melakukan gotong royong hingga kecaman buat pemerintah daerah yang disebut-sebut menganaktirikan masyarakat desa Paputungan.
Merespons hal ini, Bupati Joune J. E. Ganda, angkat bicara. Dengan ekspresi serius ia menegaskan jika Pemkab Minut tidak pernah tutup mata serta telinga terhadap keluhan masyarakat, apalagi menyangkut sarana publik.
Namun demikian, ia menyebutkan bahwa ada mekanisme yang harus dilewati.
“Perlu saya sampaikan bahwa perbaikan infrastruktur oleh pemerintah memiliki mekanisme. Usulan dari masyarakat dibahas melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, hingga Musrenbang Kabupaten. Setelah itu baru kita usulkan untuk dilakukan perbaikan, dan tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi bukan karena bupati tidak mau memperbaiki,” tegas Bupati JG, di sela-sela memberi sambutan pada apel KORPRI, Senin (20/4/2026).
Ia menilai bahwa sikap peduli inisiator kegiatan gotong royong tersebut justru terkesan mengerdilkan kerja-kerja pemerintah daerah.
“Jika ada masyarakat yang betul-betul ingin berpartisipasi, harusnya libatkan Dinas PUPR agar kualitas pekerjaannya baik. Jangan sampai hari ini diperbaiki, besok sudah rusak lagi. Itu justru merugikan masyarakat,” sebutnya.
Di satu sisi, juga meminta semua pihak memahami kondisi saat ini di mana adanya kebijakan pengurangan anggaran oleh pemerintah pusat.
“Ada program-program pemerintah pusat yang dianggap lebih prioritas dibandingkan perbaikan infrastruktur, salah satunya adalah program MBG (Makan Bergizi. Gratis). Ini harus kita akui,” kuncinya sembari mengajak semua stakeholder pemerintah agar lebih proaktif lagi di lapangan agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini.
Sekadar diketahui, sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Alfons Y. Tintingon, menyebutkan jika perbaikan infrastruktur di wilayah Likbar, dalam hal ini jalan Sangkilang, jalan penghubung Sonsilo-Mubune serta jalan masuk Paputungan, telah dan akan masuk skala prioritas tahun 2026 dan 2027. (ein)
