Jakarta, KomentarNews – Psikolog klinis lulusan Universitas Indonesia, Kasandra Putranto, menilai kasus dugaan kekerasan seksual verbal yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui komunikasi digital. Kasus ini menjadi alarm bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
“Kasus dugaan kekerasan seksual verbal yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui komunikasi digital. Peristiwa ini menjadi alarm bagi kampus di Indonesia karena dalam praktik, pelecehan baik yang bersifat verbal maupun terjadi di ruang digital masih ada dan perlu ditangani secara sistematis,” kata Kasandra saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Kasandra menjelaskan bahwa kasus kekerasan bagaikan fenomena gunung es yang masih banyak mengalami kesulitan dalam penegakan hukum, baik saat pengungkapan, pembuktian, maupun proses peradilannya. “Meski demikian, kasus yang terjadi di lingkungan mahasiswa tidak serta-merta dapat digeneralisasikan bahwa seluruh universitas di Indonesia berada dalam kondisi gawat memahami pelecehan,” katanya.
Lebih lanjut, Kasandra menyampaikan bahwa fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan bukan hanya pada individu, tetapi pada budaya yang masih menormalisasi candaan seksual dan kelemahan sensitivitas terhadap batasan (consent). “Kampus yang terlibat dianjurkan untuk mengambil langkah-langkah yang komprehensif, tidak hanya reaktif,” tegasnya.
Kasandra merekomendasikan sejumlah langkah yang perlu diambil kampus:
-
Penegakan sanksi melalui mekanisme yang berlaku
-
Penguatan edukasi tentang persetujuan (consent) dan etika komunikasi
-
Pengoptimalan peran Satgas PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual)
-
Penyediaan saluran pelaporan yang aman dan berpihak pada korban
-
Pembangunan budaya kampus yang tidak menoleransi pelecehan dalam bentuk apa pun
Terkait sanksi seperti Drop Out (DO), Kasandra menilai dapat menjadi bentuk penegakan disiplin yang tegas. Namun, sanksi semata tidak cukup untuk menciptakan efek jera jangka panjang jika tidak disertai perubahan budaya dan edukasi. “Pendekatan yang hanya menghukum tanpa pencegahan berisiko membuat kasus serupa terus berulang di lingkungan lain. Dalam kasus dugaan kekerasan seksual verbal di UI, tentu harus melibatkan proses pemeriksaan dan penanganan yang tepat sebelum benar-benar dapat menjatuhkan sanksi,” ucap dia.
Kasandra menekankan bahwa berbagai bentuk perilaku kekerasan seksual verbal, seperti komentar seksual, pelecehan, intensi, atau candaan bernuansa seksual, mencerminkan bentuk kekerasan terhadap orang lain. Kekerasan seksual perlu dipahami dalam konteks manifestasi relasi kuasa yang merendahkan martabat individu. Fenomena ini juga tidak bisa terlepas dari budaya sosial yang menormalisasi candaan seksual.
“Liz Kelly (1988) melalui konsep Continuum of Sexual Violence menjelaskan bahwa tindakan yang dianggap ringan seperti komentar verbal sebenarnya merupakan bagian dari spektrum kekerasan seksual yang lebih luas. Di era digital, bentuk-bentuk inovatif semakin kompleks,” katanya.
(*ANT)
