Sulut, Komentar-News.com – Heboh soal Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, yang tak terlihat dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Pulau Miangas, akhirnya mendapat jawaban pedas. Bukan karena hubungan renggang atau pembangkangan, melainkan karena patuh pada “perintah diam” dari Istana.
Ketua Armak Calvin Castro angkat bicara. Ia menyayangkan publik yang disebutnya nyiyir dan memaksakan logika seremonial di tengah urusan keamanan nasional.
“Ada pemberitahuan resmi dari Seskab Teddy Indrawijaya. Instruksi Presiden kepada Gubernur dan Forkopimda jelas, tetap di Manado. Tugas mereka mengamankan wilayah dari pusat kendali, bukan foto-foto di perbatasan,” tegas Calvin kepada wartawan, Senin (11/5/2026), seraya menegaskan bahwa bukan hanya Gubernur yang tak hadir tapi Forkopimda.
Menurut Calvin, banyak pihak yang dengan sengaja memelintir situasi. Mereka seolah ingin membangun narasi bahwa Gubernur Yulius dan Presiden Prabowo tidak akur.
“Ini aneh. Forkopimda juga tidak hadir karena instruksi yang sama. Kok yang disorot cuma gubernur? Jangan bawa-bawa urusan pribadi ke ranah komando negara,” ujarnya dengan nada sinis.
Calvin menjelaskan, Sulawesi Utara adalah provinsi perbatasan dengan posisi sangat strategis. Jalur laut internasional, mobilitas lintas batas, hingga potensi gangguan keamanan menjadi alasan utama kenapa gubernur dan Forkopimda diperintahkan standby di Manado.
“Dalam tradisi militer dan pemerintahan, pemimpin sejati tidak diukur dari seberapa sering muncul di samping presiden. Tapi dari disiplin menjalankan instruksi secara presisi. Pak Gubernur itu purnawirawan TNI. Beliau paham betul sistem komando,” tegasnya.
Calvin bahkan melempar sindiran balik kepada pihak-pihak yang gencar mengkritik.
“Mereka yang terlalu sibuk ingin terlihat dekat presiden, justru lupa tugas pokok menjaga wilayah. Jangan rusak sistem keamanan negara hanya demi pencitraan di depan kamera.”
Dengan pernyataan ini, Calvin berharap publik tak mudah terprovokasi. Sebab menurutnya, ketidakhadiran di Miangas justru bukti kepatuhan total, bukan pembangkangan.
“Yang tidak hadir karena perintah presiden. Masalah selesai. Tidak ada drama,” pungkasnya.(roma)
