SULUT, KOMENTAR-NEWS.COM – Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi salah satu wilayah yang menerima aliran dana pembangunan dan investasi terbesar dari pemerintah pusat. Dana tersebut digelontorkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus. Namun, di tengah gencarnya pembangunan, gelombang kritik dan isu negatif justru terus bermunculan, diulang-ulang, dan digaungkan secara serentak di berbagai media sosial.
Para pengamat menilai fenomena ini bukan sekadar keluhan warga biasa, melainkan bagian dari strategi terstruktur yang lebih luas—bertujuan meruntuhkan legitimasi kepemimpinan, baik di tingkat daerah maupun langsung menyasar kebijakan Presiden Prabowo yang menyalurkan dana besar ke wilayah ini.
Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menegaskan bahwa serangan lewat media sosial saat ini adalah bentuk hybrid war atau perang hibrida. Medan tempurnya bukan lagi senjata, melainkan penguasaan opini publik. Pola yang terlihat di Sulut, kata Amir, persis sama dengan pola serangan yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo dalam beberapa waktu terakhir.
“Kalau kita lihat polanya, ini bukan sekadar kritik spontan masyarakat. Ada orkestrasi narasi, ada pengulangan isu, ada penggiringan emosi publik, dan ada target utama: menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemimpin—baik di pusat maupun di daerah yang menjadi perpanjangan tangan kebijakan pusat,” ungkap Amir.
Hal senada diungkap Ketua Armak Sulut, Calvin Castro. Menurutnya, salah satu isu yang paling kerap diangkat dan dibesar-besarkan adalah kebijakan kelonggaran aktivitas tambang rakyat yang didukung Gubernur Yulius Selvanus. Kebijakan ini selalu dibawa-bawa sebagai bukti pembiaran pelanggaran hukum, meski pemerintah daerah beralasan demi menjaga kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Bagi pihak yang menyerang, isu ini menjadi jembatan untuk menyerang kebijakan Presiden Prabowo: narasi yang dibangun adalah bahwa dana besar yang dikirim pusat “berakhir di wilayah yang tidak tertib hukum”, seolah menyalahkan pemerintah pusat atas kondisi tersebut.
Dijelaskannya juga, bahwa operasi opini semacam ini tidak berjalan tanpa biaya. Dibutuhkan dana besar untuk menggerakkan buzzer, tim pembuat konten, mengatur penyebaran berita, hingga memanipulasi algoritma agar narasi negatif selalu muncul di permukaan.
“Operasi seperti ini mahal. Jadi kalau berlangsung massif dan konsisten, sulit disebut organik. Ada yang membiayai dan mengaturnya. Tujuannya jelas: setiap kali ada dana dari Presiden Prabowo masuk ke Sulut, harus ada isu negatif yang menempel, agar publik berpikir dana itu disalahgunakan atau kebijakan pusat salah sasaran,” tegas Calvin.
Kondisi ini beriringan dengan fakta bahwa Sulut kini menjadi tujuan utama aliran dana dari pemerintah pusat. Besarnya nilai ekonomi dan politik yang berputar di wilayah ini diduga menjadi alasan utama mengapa ada pihak yang berkepentingan mengganggu. Serangan terhadap Gubernur Yulius Selvanus sebenarnya adalah serangan tak langsung terhadap kebijakan Presiden Prabowo yang memprioritaskan daerah ini.
Calvin Castro bahkan menduga ada keterlibatan kelompok elite tertentu yang memiliki keahlian di bidang intelijen namun merasa kecewa atau tersingkir dari lingkar kekuasaan di era Prabowo. Mereka memanfaatkan setiap celah kebijakan—mulai dari pengelolaan dana hingga aturan soal tambang—untuk dijadikan bahan serangan ganda: melemahkan gubernur dan sekaligus mendelegitimasi kebijakan presiden.
“Ketika muncul kekecewaan politik, potensi konflik elite bisa bermigrasi ke perang opini. Di media sosial, serangan itu dibangun sedemikian rupa hingga rakyat merasa: ‘Presiden mengirim dana, tapi daerahnya berantakan’. Padahal itu narasi rekayasa untuk merusak kepercayaan pada pemerintahan Prabowo secara keseluruhan,” jelas Calvin.
Pertanyaannya kini: Apakah isu-isu yang terus berulang di Sulut—mulai dari tambang hingga dugaan pengelolaan anggaran—benar-benar masalah mendasar, atau sekadar alat strategis? Mengingat pola serangan ke daerah sama persis dengan pola serangan ke Presiden Prabowo, masyarakat diminta cermat memilah informasi. Di balik setiap narasi yang diulang, tersembunyi pertarungan kepentingan besar yang berusaha memutus dukungan rakyat terhadap kebijakan pembangunan nasional.(rom)
