TRAGIS! Tunjangan Beberapa Guru Berprestasi di SITARO Tak Kunjung Dicairkan, Kaban Keuangan Bilang Begini

SITARO, KOMENTAR NEWS Tragis dialami beberapa guru berprestasi di Kabupaten Siau, Tagulandang, Biaro (SITARO).

Betapa tidak, kabarnya mereka telah melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar, bahkan terlibat langsung dalam proses pembelajaran kepada anak-anak didik yang terdampak erupsi gunung Ruang di 2 posko pembelajaran (di Tagulandang dan Kota Bitung), namun hak mereka tak kunjung dibayarkan.

Padahal, lewat pengabdian itu, beberapa di antaranya berhasil mengharumkan nama bumi Karangetang, Mandolokang, Kolo-Kolo dengan mencatatkan prestasi luar biasa yakni peringkat 1 untuk kategori Guru Dedikatif atas nama Dhewi Retno sekaligus menjadi utusan Provinsi Sulawesi Utara ke tingkat Nasional dan meraih peringkat 5.

Juga peringkat 2 kategori Kepala Sekolah atas nama Wanda L. Kasusi, yang merupakan perwakilan dari 15 Kabupaten/Kota se-Sulut.

“Apakah pemerintah daerah tidak mengakui kegiatan pembelajaran yang kami lakukan? Sehingga dengan berat hati membayarkan sisa tunjangan kami?” ujar Wanda dengan nada sedih, Kamis (4/6/2026).

Ia mengaku hanya memperjuangkan apa yang menurutnya sudah menjadi hak pasca melakukan kewajiban.

Ia juga mempertanyakan sikap Pemda SITARO yang terkesan  tutup mata padahal pihaknya mendedikasikan diri dengan di-support SK yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan yang nantinya dijadikan sebagai dasar untuk dana transfer ke kas daerah.

“Dan kalaupun kami sudah tidak layak menerima tunjangan itu, mohon diberikan klarifikasi kepada kami, sehingga masalah ini tidak mengambang,” pintanya sembari menyebutkan jika hak mereka sudah tertunda selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan mengendap di kas daerah.

“Kami tidak bermaksud memprotes pemerintah daerah, melainkan kami hanya memperjuangkan hak kami yang telah tertunda selama kurang lebih satu tahun enam bulan,” tegasnya lagi.

Ia juga mengaku selain harus beradaptasi dengan lokasi pembelajaran yang terbatas, pihaknya bersama pemerintah kampung juga berupaya memenuhi kebutuhan sarana belajar seperti meja dan kursi bagi para siswa.

“Belum lagi biaya operasional yang harus dikeluarkan selama menjalankan tugas. Biaya transportasi mulai dari perjalanan kapal Tagulandang–Manado hingga transportasi darat Manado–Bitung, itu kami tanggung pakai uang pribadi tanpa dukungan perjalanan dinas. Lantas, kenapa hak kami harus tertahan?” serunya lagi.

Terkait hal ini, KETUA LSM BARAK MARCAB SITARO, Ivon Bawotong, langsung angkat bicara.

Menurut tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan menahan hak orang yang sudah melaksanakan kewajiban.

“Apalagi ada prestasi yang mereka hasilkan, harusnya ada apresiasi buat mereka. Bukan sebaliknya mereka harus terlihat ngemis-ngemis minta hak mereka,” sebut sosok yang dikenal getol menyuarakan persoalan publik ini.

Sementara itu, menanggapi keluhan tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah SITARO, Gandawari L. Mulalinda, menyebutkan jika dana yang dipertanyakan tersebut tidak mengendap di kas daerah.

“Uangnya tidak ada di kas daerah. Dana tersebut ditransfer langsung dari pusat ke rekening masing-masing guru. Dengan kata lain, pemerintah daerah tidak tahan-tahan hak teman-teman guru,” ujar Mulalinda. (ein)