Blusukan ke Sekolah, DPRD SITARO Dapati Belasan Ruangan SMPN 1 Tagulandang Tak Layak Pakai, Apa Solusinya?

SITARO, KOMENTAR NEWS Kondisi fasilitas pendidikan di SMP Negeri 1 Tagulandang menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro (SITARO).

Diketahui, dalam kunjungan kerja ke lembaga pendidikan yang terletak di Kelurahan Bahoi, Rabu (19/8/2026), itu, para Wakil Rakyat menemukan belasan ruangan yang sudah tidak layak digunakan.

Kerusakan sejumlah fasilitas sekolah itu merupakan dampak erupsi Gunung Ruang yang turut merusak sejumlah sarana penting, di antaranya perpustakaan dan laboratorium.

Terkait kondisi ini, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan SITARO, Moghtar Kaudis, S.Pi., M.Si., mengatakan jika hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyangkut kelayakan fasilitas sekaligus keselamatan warga sekolah.

“Kami minta dinas terkait peka dan memperhatikan kondisi ini. Jangan sampai kita menunggu terjadi sesuatu baru kemudian bertindak,” tegas Kaudis.

Dalam peninjauan itu, mereka juga melihat langsung sebuah bangunan berlantai dua yang memiliki sembilan ruangan. Bangunan tersebut dinilai sudah tidak layak digunakan karena kondisi konstruksinya rapuh dan terdapat persoalan pada kualitas bangunan.

“Bangunan berlantai dua ini juga harus menjadi perhatian serius. Saya melihat nampaknya keselamatan siswa dan guru bisa jadi taruhan, dan itu harus menjadi pertimbangan utama,” ujar politisi PDIP ini.

Menurutnya, langkah penanganan perlu segera disiapkan dengan terlebih dahulu melihat kemampuan fiskal daerah.

Jika anggaran daerah memungkinkan, DPRD akan mendorong agar perbaikan dapat dilakukan sesegera mungkin.

“Pertama kita akan lihat kondisi keuangan daerah. Kalau cukup, tentu kita akan dorong untuk segera ditangani,” katanya.

Namun, apabila kemampuan APBD terbatas, lanjutnya, DPRD akan mendorong pemerintah daerah membuka ruang koordinasi dengan pemerintah pusat melalui program revitalisasi satuan pendidikan.

Langkah itu dinilai relevan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan.

Pemerintah juga pada 2026 tengah memperluas program revitalisasi sekolah secara nasional.

“Inpres Nomor 7 Tahun 2025 bisa menjadi salah satu pijakan untuk mendorong agar sekolah seperti SMPN 1 Tagulandang mendapat perhatian dalam program revitalisasi,” sebutnya.

Legislator empat periode ini menilai kondisi SMPN 1 Tagulandang perlu didorong masuk dalam skema penanganan yang tepat, terlebih kerusakan sebagian fasilitas berkaitan dengan dampak bencana dan terdapat bangunan yang berpotensi membahayakan apabila tetap digunakan.

“Kita harus melihat persoalan ini secara utuh. Ada fasilitas yang rusak akibat erupsi, ada juga bangunan yang memang kondisinya sudah tidak layak. Semuanya membutuhkan kajian dan penanganan yang terukur,” katanya.

Ia pun meminta, Dinas Pendidikan bersama instansi teknis segera melakukan kajian terhadap seluruh fasilitas yang bermasalah, sehingga pemerintah memiliki dasar yang jelas untuk menentukan apakah bangunan harus direhabilitasi, diperbaiki, atau dibangun kembali.

“Yang kita dorong adalah adanya kajian teknis yang jelas. Dari situ kita bisa menentukan langkah, apakah direhabilitasi, diperbaiki, atau harus dibangun baru,” ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan sarana pendidikan tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut hak siswa untuk mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan layak.

“Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga harus menjadi ruang yang aman bagi anak-anak. Karena itu, kelayakan dan keselamatan fasilitas pendidikan tidak boleh kita abaikan,” tegasnya lagi.

DPRD SITARO, lanjutnya, akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong agar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memberikan solusi terhadap kondisi fasilitas SMPN 1 Tagulandang.

“Kami akan kawal ini. Kalau bisa diselesaikan melalui kemampuan daerah, kita dorong lewat APBD. Kalau membutuhkan dukungan pemerintah pusat, kita akan ikut mendorong melalui program revitalisasi. Yang penting, sekolah ini harus mendapatkan solusi,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Ketua DPRD yakni Wakil Ketua Komisi I, Verrel Elias Lanto Mulingka, Wakil Ketua Komisi II, Julinda Tatemba, Ketua Komisi III, Drs. Herry Bogar, M.Si., serta Anggota Maria Badoa, Jolanda Halim, Pricilya Bawole, Jesica Jacobus, dan Claudia David. (gus)