Jakarta, KomentarNews – Pemerintah tengah mengkaji ulang pengaktifan kembali instrumen bond stabilization fund (BSF) atau dana stabilisasi obligasi negara. Instrumen ini diharapkan bisa menjaga stabilitas pasar surat utang negara di tengah tekanan yang mulai terasa belakangan ini.
Namun efektivitasnya, menurut ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, sangat bergantung pada sumber tekanan yang terjadi.
Yusuf menilai bahwa pengaktifan BSF dapat berjalan efektif apabila tekanan yang terjadi bersifat teknis dan sementara.
Tekanan dimaksud seperti aksi jual karena investor mengalami kerugian harga jangka pendek, atau aksi jual berantai yang sebenarnya tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi.
“Dalam situasi seperti itu, kehadiran pemerintah sebagai pembeli bisa membantu menghentikan kepanikan dan mengembalikan likuiditas pasar,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Instrumen ini juga dinilai efektif ketika pasar sedang mengalami kekeringan pembeli akibat sikap wait and see. Selain itu, BSF penting untuk mencegah risiko rambatan ke sistem keuangan yang lebih luas.
Pasalnya, kepemilikan surat berharga negara (SBN) oleh bank, asuransi, dan dana pensiun terbilang sangat besar.
Namun Yusuf mengakui ada batasan penting dari instrumen ini.
“Tetapi saya juga harus jujur, efektivitas BSF menjadi jauh lebih terbatas kalau sumber tekanannya berasal dari fundamental,” imbuh Yusuf.
Ia mencontohkan, jika pasar mulai khawatir terhadap arah fiskal, beban bunga utang, atau konsistensi kebijakan ekonomi, maka pembelian obligasi di pasar sekunder tidak serta-merta bisa menghilangkan kekhawatiran investor.
“Pembelian obligasi tidak serta-merta menghilangkan kekhawatiran investor,” tegasnya.
Menurut Yusuf, sebagian tekanan yang terjadi saat ini justru mengarah ke arah fundamental. Pasar mulai mencermati pelebaran defisit anggaran, pelemahan primary balance, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah.
“Kekhawatiran pasar tidak lagi sekadar volatilitas jangka pendek, melainkan arah kebijakan ke depan,” ujarnya.
Selain faktor domestik, tekanan juga datang dari luar negeri. Yusuf menyebut selama suku bunga Amerika Serikat masih tinggi, yield US Treasury tetap menarik, dan dolar AS masih kuat, negara-negara emerging market termasuk Indonesia memang akan terus menghadapi tekanan.
“Dalam kondisi seperti itu, kemampuan BSF juga terbatas karena ia tidak bisa melawan gravitasi pasar global,” katanya.
Secara umum, Yusuf memandang BSF sebagai instrumen yang dapat disiapkan sebagai “payung” stabilisasi sebelum risiko benar-benar membesar.
Menurutnya, akan lebih baik jika instrumen tersebut sudah tersedia dan siap digunakan meski tidak selalu diaktifkan. Jangan sampai baru disiapkan saat pasar sudah memasuki fase kepanikan.
Yusuf memaparkan sejumlah data yang menunjukkan tekanan di pasar obligasi.
“Tekanan di pasar memang ada. Yield SBN 10 tahun naik cukup cepat dari sekitar 5,9 persen di akhir tahun lalu ke kisaran 6,7 persen pada April 2026,” jelas dia.
Arus keluar dana asing dari pasar obligasi juga mulai terlihat dan ikut memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
“Tetapi kalau dibandingkan episode krisis sebelumnya, skalanya sebenarnya masih relatif terkendali,” imbuhnya.
Yusuf menilai Korea Selatan menjadi contoh paling relevan dalam penggunaan BSF. Negara tersebut pernah memanfaatkan BSF setelah krisis Asia dan kembali menyiapkannya saat krisis global 2008.
“Instrumen itu cukup efektif meredam kepanikan jangka pendek. Tetapi yang menarik, Korea tidak hanya mengandalkan stabilisasi pasar,” ujar Yusuf.
Ia menjelaskan, Korea Selatan juga melakukan reformasi besar-besaran di sektor keuangan dan korporasi. BSF dalam hal ini hanya digunakan sebagai instrumen sementara sambil melakukan pembenahan fundamental.
“Dan justru setelah situasi lebih stabil, dana stabilisasi itu lebih sering hanya diumumkan keberadaannya tanpa benar-benar digunakan besar-besaran. Artinya, efek psikologis dan kredibilitas kebijakan sering kali lebih penting daripada intervensinya sendiri,” imbuh dia.
Yusuf menambahkan bahwa Indonesia juga bisa mengambil pelajaran dari pengalaman Jepang dan China.
Jepang, menurutnya, terlalu lama menopang pasar obligasinya melalui pengendalian yield (yield curve control). Akibatnya, Jepang mengalami kesulitan untuk melakukan normalisasi kebijakan ketika siklus global berubah.
Sementara itu, China pernah terlalu agresif menopang pasar sahamnya. Langkah itu kemudian menimbulkan distorsi karena harga aset tidak lagi sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi.
(antara/coreindonesia/kemenkeu)
