JAKARTA , KOMENTAR-NEWS.COM– Pemerintah secara resmi meluruskan berbagai informasi yang tidak benar, fitnah, serta narasi kebencian yang belakangan ini berkembang luas di masyarakat dan media sosial terkait kebijakan, kegiatan, dan kinerja Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya. Melalui penjelasan rinci, pemerintah memaparkan fakta sesungguhnya agar masyarakat tidak keliru menafsirkan keadaan.
Berikut adalah rincian klarifikasi atas sejumlah isu yang menjadi sorotan publik:
1. Isu Sapi Kurban Pribadi & Anggaran APBN
Tuduhan: Beredar kabar bahwa sapi kurban milik pribadi Presiden Prabowo dibayarkan menggunakan uang APBN, serta ada sapi yang diberi tanda cat semprot bertuliskan nama “Prabowo”.
FAKTA:
Sapi yang dibagikan kepada masyarakat adalah bagian dari program Bantuan Kemasyarakatan Presiden Berupa Sapi. Program ini sudah direncanakan dan dianggarkan dalam APBN sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bukan hal baru maupun pembelian pribadi yang dibebankan ke negara. Pemerintah menegaskan, tidak ada satu pun sapi yang diberi tanda atau tulisan “Prabowo” seperti yang dituduhkan.
2. Kunjungan Kenegaraan ke Paris
Tuduhan: Kunjungan Presiden Prabowo ke Paris pada 28 Mei 2026 disebut mendadak dilakukan tanpa perencanaan matang.
FAKTA:
Kunjungan kenegaraan tersebut telah direncanakan jauh hari sebelumnya. Kegiatan ini sudah diumumkan secara resmi oleh Menteri Luar Negeri pada tanggal 22 April 2026, yaitu lebih dari satu bulan sebelum pelaksanaan. Kunjungan ini merupakan agenda diplomatik yang terjadwal rapi, bukan perjalanan mendadak.
3. Biaya Penginapan di Perancis Capai Rp5,8 Miliar
Tuduhan: Disebutkan biaya penginapan Presiden dan rombongan di hotel berjumlah Rp5,8 miliar.
FAKTA:
Angka tersebut hanyalah taksiran berdasarkan harga publik (published rate) kamar hotel yang tertera di situs pemesanan. Faktanya, delegasi negara tidak pernah membayar sesuai harga publik, melainkan menggunakan tarif khusus untuk tamu negara atau fasilitas protokoler. Selain itu, tidak seluruh anggota rombongan menginap di hotel yang sama, sehingga perhitungan angka sebesar itu tidak tepat dan menyesatkan.
4. Batal Kunjungan ke Italia, Austria, dan Hungaria
Tuduhan: Presiden disebut batal berkunjung ke ketiga negara tersebut karena dianggap tidak ada pejabat yang mau menerima, dan persiapan yang buruk.
FAKTA:
Pemerintah menegaskan, belum pernah ada jadwal resmi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Italia, Austria, maupun Hungaria pada tahun 2026 ini. Jadi, isu pembatalan adalah hal yang tidak berdasar, karena memang tidak ada rencana tersebut disusun.
5. Kondisi Nilai Tukar Rupiah
Tuduhan: Nilai tukar Rupiah hampir menyentuh Rp18.000 per Dolar AS, dan Presiden disebut tidak paham cara mengatasinya.
FAKTA:
Kondisi pelemahan nilai tukar sebenarnya merupakan tren yang terjadi secara berulang selama 20 tahun terakhir, di mana Rupiah rata-rata turun 2–7% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan adanya aliran keluar kekayaan bangsa (net outflow of national wealth) dari Indonesia ke luar negeri setiap tahunnya.
Presiden Prabowo justru telah merumuskan solusi nyata untuk memperbaiki hal ini melalui kebijakan strategis:
– Aturan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) sistem satu pintu.
– Pengaturan pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
– Penguatan investasi dalam negeri melalui lembaga pengelola investasi Danantara.
Langkah ini bertujuan menahan dan memutar kembali kekayaan bangsa agar bermanfaat bagi ekonomi dalam negeri.
6. Isu IHSG Anjlok
Tuduhan: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dikatakan jeblok dan Presiden tidak paham penanganannya.
FAKTA:
Faktanya, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, IHSG justru sempat mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa (all time high), naik dari level 7.700 saat pelantikan menjadi di atas 9.100 atau naik sekitar 18%. Namun, pemerintah menyadari kenaikan ini sebagian bersifat artifisial akibat adanya praktik saham gorengan, karena aturan transparansi kepemilikan saham di Indonesia belum sepenuhnya sesuai standar global.
Oleh karena itu, Presiden mendorong reformasi pasar modal sesuai rekomendasi MSCI. Tujuannya agar nilai saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia benar-benar mencerminkan nilai asli dan kinerja fundamental perusahaannya, sehingga pasar lebih sehat dan adil.
7. Kebijakan Pendidikan Bahasa Asing
Tuduhan: Kebijakan pendidikan bahasa dianggap berubah-ubah dan tidak terarah — mulai dari bahasa Inggris, Portugis, lalu Perancis. Dituding juga mustahil dilaksanakan karena kekurangan guru.
FAKTA:
Pemahaman publik mengenai kebijakan ini perlu diperjelas. Pemerintah tidak menuntut seluruh siswa harus mahir atau setara penutur asli bahasa-bahasa tersebut. Tujuannya adalah pengenalan wawasan agar anak-anak Indonesia mengenal bahasa dunia, terpicu rasa ingin tahu, dan mempelajari sejarah serta budaya bangsa lain lebih dalam.
Masalah ketersediaan guru juga sudah diantisipasi dengan solusi teknologi. Pemerintah telah mendistribusikan alat Interactive Flat Panel (IFP) ke seluruh sekolah di Indonesia. Alat ini memungkinkan siswa belajar berbagai bahasa asing secara interaktif dan mandiri tanpa harus selalu bergantung pada kehadiran guru khusus di sekolah. Masyarakat dapat melihat bukti penggunaan alat ini di media sosial melalui tagar #IFP.
Pemerintah berharap klarifikasi ini dapat menjadi pegangan fakta bagi masyarakat, agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak bertanggung jawab, serta tetap mendukung setiap langkah kebijakan yang diambil demi kemajuan bangsa dan negara.
